Yakni untuk melakukan pengambilan data Penelitian kemasyarakatan (Litmas) terhadap salah satu WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) terorisme pasca melakukan ikrar setia kepada NKRI.

Penggalian data litmas ini juga dimaksudkan untuk melihat tingkat resiko dari WBP bersangkutan sebelum di pindah ke lapas dengan pengamanan yang lebih rendah.

Saat ditemui, Kasi Binadik Lapas Pasir Putih, Heri Sutrisno menuturkan bahwa salah satu indikator turunnya tingkat bahaya dari WBP terorisme adalah Ikrar terhadap NKRI.

“Jika sudah ikrar pasti WBP tersebut lebih enak dalam berkomunikasi. Tapi kalau belum ya semua dikafirkan” tegas Heri.

Saat bertemu dengan WBP, PK Bapas kemudian melakukan wawancara mendalam guna memperoleh data yang akurat. Litmas ini juga di fokuskan untuk melihat konsistensi pola pikir dan sikap WBP terhadap nilai baru yang telah dipegang terutama mengenai program deradikalisasi yang telah ia terima.

Zidan (bukan nama sebenarnya) seorang WBP terorisme menegaskan bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun.

“Setelah saya mendalami agama ini (Islam) semakin saya menyadari kemarin saya salah. Tidak ada paksaan sama sekali karena semakin saya dipaksa saya pasti tidak akan mau” ungkapnya kepada PK Bapas.

Menurutnya sikap petugas yang ramah nan kooperatif membuatnya merasa di hargai meskipun dibina di dalam penjara. Dirinya mengaku tidak pernah mendapat kekerasan verbal/non verbal.

Di dalam sel pun Zidan banyak berdiskusi dengan rekan sekamar mengenai hukum yang berlaku di Indonesia. Mereka menyoroti hukum tertulis sekarang apakah merupakan produk anti islam yang mendiskriditkan umat muslim di Indonesia.

Sikap kritis tersebut menuntunnya untuk mempelajari agama lebih dalam di dalam sel bersama beberapa pihak. Zidan pun yakin bahwa pemahaman yang dipegang sebelumnnya adalah keliru setelah mengumpulkan ilmu dari berbagai sumber seperti ; penjelasan Ustadz, Kitab Tafsir, Kitab Haditz, berbagai Sirah dlsb.

“Saya kemarin kurang pemahaman, ternyata islam itu luas sekali sedangkan saya hanya melihat tayangan dari medsos saja. Saya merasa malu telah meninggalkan orang tua dan istri saya”. Sesal Zidan kepada PK sembari meneteskan air mata.

Setelah mendapat informasi yang dibutuhkan PK Bapas kemudian memberikan penguatan kepada WBP agar tetap yakin terhadap pemahamannya sekarang.

Kegiatan litmas ini juga merupakan salah satu rangkaian program pemantapan agar WBP bersangkutan dapat turun ke Lapas yang dapat lebih rendah tingkat keamanannya tanpa khawatir menularkan paham radikal.

Pemberian Layanan bagi WBP terus dimaksimalkan seiring dengan arahan Plt. Kalapas Karanganyar.

Pada hari ini telah dilaksanakan kegiatan Konseling bagi 6 (enam) warga binaan Lapas Karanganyar. Kegiatan konseling yang dilaksanakan bekerja sama dengan Psikolog dari RSUD Cilacap.

“Konseling menjadi kebutuhan yang wajib kita berikan kepada Warga Binaan sebagai bentuk pelayanan kita terhadap mereka. Kegiatan konseling ini bertujuan menurunkan tingkat stress bagi Warga binaan yang diharapkan dapat meningkatkan tingkat kesehatan bagi Warga Binaan.” -Ungkap Plt. kalapas

Dari hasil konseling, pihak Psikolong RSUD Cilacap berkoordinasi dengan Tim Medis Lapas Karanganyar untuk pemberian treatment lebih lanjut kepada WBP yang bersangkutan.

“Inilah pentingnya konseling dan kerja sama dengan pihak yang berkompeten. Diharapkan kedepan kegiatan ini dapat terlaksana secara berkelanjutan demi kebaikan warga binaan kita.” – pungkas Plt. Kalapas

Kegiatan dilaksanakan di Ruang Konseling dengan pengawalan penuh baik dari pihak Seksi Binadik dan Tim Tanggap Darurat. Seluruh kegiatan berjalan aman tertib dan lancar.

Bukan hanya pegawai, bahkan yang masih berstatus CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) pun, wajib mengikuti aturan tersebut.

Hal ini dibuktikan pada hari Kamis (05/05) lalu, saat CPNS Lapas High Risk Pasir Putih mendapatkan hak mereka untuk pulang ke rumah masing-masing dalam rangka perayaan idul fitri kemarin.

CPNS harus mengenakan pelampung sebagai bentuk ketaatan mereka akan peraturan yang dibuat, dan yang utama demi pengamanan diri sendiri.

Pada umumnya, pelampung berperan sebagai pelindung bagi Anda ketika berada dalam perairan karena mampu menjaga keseimbangan, sehingga tidak membuat penggunanya tenggelam. Penggunaan pelampung biasanya lebih ditekankan pada pengguna yang belum mahir untuk berenang.

Harapannya, semoga peraturan untuk wajib menggunakan pelampung, dapat menjadi upaya penyelamatan bagi seluruh petugas yang menyebrang.

Hal ini pun menjadi tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan laut tersebut.

Apel dilaksanakan pada lapangan depan Lapas Pasir Putih, Nusakambangan, Kamis (05/05).

CPNS yang melaksanakan ijin bermalam diberi kesempatan selama hari jumat (06/05) hingga minggu sore(08/05)

Kepala Lapas Pasir putih, Fajar menyampaikan di amanatnya kepada CPNS yang akan melaksanakan ijin bermalam ini.

“Kalian harus menjaga nama baik Pasir putih, baik dijalan maupun dirumah. Tetap menjaga protokol kesehatan dan berhati-hati dijalan”.

Kalapas Pasir putih, Fajar Nur Cahyono menyampaikan, pemberian ijin bermalam ini diharapkan memberikan kesempatan para tunas pengayoman khususnya para CPNS lapas Pasir putih untuk bertemu keluarga khususnya pada waktu sekarang ini yang masih suasana lebaran idul fitri 1443 H.

Lebih lanjut diharapkan para CPNS lapas Pasir putih dapat bertemu keluarga secara aman dan sehat dan berangkat lagi dengan keadaan aman dan sehat serta tepat pada waktu yang telah diberikan.

Hadir bersama dengan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi dan didampingi oleh Kalapas Batu Nusakambangan I Putu Murdiana dan para Kepala UPT Nusakambangan lainnya.

Kakanwil menyatakan bahwa TKP kebakaran yang berada dermaga sebelah Pelabuhan Wijayapura tidak berdampak pada Kapal Pengayoman maupun Gedung Kantor Pelabuhan Wijayapura.

“Kapal Pengayoman milik rekanan pembangunan Lapas di NK sedang tidak berada di areal kapal terbakar, melainkan berada di areal Pelabuhan Sodong Nusakambangan,” ujar Yuspahruddin.

Namun demikian, atas peristiwa kebakaran yang melanda setidaknya 45 kapal nelayan yang sedang bersandar itu membuat lalu lintas penyeberangan dihentikan untuk sementara waktu.

“Penyeberangan dilarang dahulu untuk sementara oleh Syahbandar. Namun kapal kecil boleh menyeberang sehingga tidak ada hambatan untuk petugas yang akan bergantian tugas dan bahan makanan juga bisa dikirim melalui kapal kecil,” jelasnya

Lebih lanjut Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi mengatakan prosedur operasi standar di dermaga telah dijalankan dan melalui Direktorat Polair bekerja sama melakukan pengamanan maksimal sehingga tidak terulang.

“Dengan kesigapan rekan-rekan Lapas, Syahbandar, Polair, dan stakeholder terkait bisa ditanggulangi sehingga tidak merembet ke objek vital.

Paling utama bagi pemilik kapal dan nelayan menjaga kapalnya, jangan membuat kegiatan yang menimbulkan percikan api,” tegasnya.

Prihatin atas peristiwa tersebut, nantinya Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah berencana akan menjalin silaturahmi dengan anak buah nelayan yang terdampak kebakaran dan memberikan santunan karena tidak bisa melaut untuk beberapa hari kedepan.

Bersyukur atas eksistensi Pemasyarakatan yang cukup panjang dalam Integrated Criminal Justice System di Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mengadakan Tasyakuran, Rabu (27/04).

Acara digelar secara langsung di aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah dan diikuti oleh seluruh UPT Pemasyarakatan se Jawa Tengah secara virtual.

Sebelum pemotongan tumpeng sebagai simbol bentuk rasa syukur, acara lebih dulu diisi dengan laporan Rangkaian Kegiatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke 58 oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto.

Dalam laporannya, Supriyanto mengungkapkan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu program One Day One Prison Product, donor darah oleh petugas Pemasyarakatan, pekan olahraga dan seni warga binaan, tabur bunga dan bakti sosial.

Selain itu, petugas Pemasyarakatan juga telah melakukan bersih-bersih massal, razia serentak, vaksinasi booster, program Pemasyarakatan Peduli UMKM, dan ditutup dengan Upacara Hari Bakti Pemasyarakatan.

Pada saatnya, Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng A Yuspahruddin berharap hari bersejarah ini bisa mendongkrak semangat para insan Pengayoman untuk menjadi lebih baik.

“Semoga hari jadi yang bersejarah ini bisa menambah semangat dan motivasi seluruh Insan Pemasyarakatan Indonesia, khususnya yang ada di Jawa Tengah untuk bekerja, berkinerja dan memberikan pengabdian kepada Negara dengan sebaik-baiknya,” ujarnya saat memberikan sambutan.

“Semoga di usia ke 58 ini, kita bisa mewujudkan PEMASYARAKATAN PASTI DAN BerAKHLAK, MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU. Semoga Pemasyarakatan Semakin PASTI Melayani. Semoga Insan Pemasyarakatan diberikan kekuatan, keteguhan dan integritas yang tinggi guna menjadi bagian berjalannya supremasi hukum di Indonesia,” sambungnya.

Di saat yang sama, Yuspahruddin juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemasyarakatan Jawa Tengah yang telah berhasil menerima penghargaan sebagai Kantor Wilayah dengan produk penjualan terbanyak se Indonesia dalam program One Day One Prison Product.

“Tentu ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kita semua, kebanggaan bersama seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Tentu penghargaan ini adalah berkat kinerja dari Bapak Ibu semua, khususnya rekan-rekan yang bekerja di Lapas dan Rutan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kinerja yang sangat luar biasa,” katanya mengapresiasi.

“Kami berharap capaian ini bisa dipertahankan, bila perlu ditingkatkan, dan tidak hanya pada event-event tertentu seperti One Day One Product, tapi bisa dilakukan sepanjang waktu. Bersama itu, kami juga berharap program-program pembinaan kemandirian bagi WBP bisa terus dikembangkan, agar mereka semakin produktif melahirkan produk-produk berkualitas,” tambahnya lagi.

Pada kegiatan itu juga Kanwil Kemenkumham Jateng meresmikan beberapa sarana dan fasilitas yang baru saja rampung direnovasi.

Kegiatan dihadiri Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah, Kepala UPT se Kota Semarang dan Kepala UPT yang menerima penghargaan.

Tampak juga, para mitra kerja Pemasyarakatan, Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kemenkumham Jateng, Ketua PIPAS Jateng dan Perwakilan Anggota, Pejabat Administrasi dan seluruh pegawai Kantor Wilayah.

Kanwil Kemenkumham Jateng dinilai berhasil menjalankan program tersebut, setidaknya bila dilihat dari penghargaan yang mereka terima hari ini.

Kanwil Kemenkumham Jateng ditetapkan sebagai Kantor Wilayah dengan produk penjualan terbanyak se Indonesia dalam program One Day One Prison Product yang diusung Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham.

Penghargaan itu diterima langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng A Yuspahruddin dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reynhard Saut Poltak Silitonga pada acara Syukuran Menuju 58 Tahun Pemasyarakatan yang berlangsung di The Sultan Hotel and Residence Jakarta, Selasa (26/04).

Sebagai informasi, One Day One Prison Product merupakan gerakan promosi terhadap produk hasil karya WBP di Lapas dan Rutan, yang targetnya adalah adanya penjualan produk-produk tersebut setiap hari.

Program bertujuan untuk mendukung dan meningkatkan serta mengapresiasi produktivitas warga binaan melalui pembelian produk hasil karya mereka.

Selain itu juga ikut menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 15 persen kepada Negara.

Ditemui selepas kegiatan, Kakanwil Kemenkumham Jateng A Yuspahruddin menjelaskan makna dari diterimanya penghargaan tersebut.

“Oleh karena itu saya mengapresiasi pada Unit Pelaksana Teknis yang telah berhasil menjual produknya,” ujarnya memberikan pujian.

“Tingkatkan terus, kalau misalnya kegiatan ini terus berlangsung maka saya yakin warga binaan ini bisa sejahtera, petugasnya juga bisa sejahtera, karena dia telah berproduksi dan produksinya dibeli di luar, artinya mereka semua akan mendapatkan keuntungan baik material dan secara moral,” ungkapnya menambahkan.

Yuspahruddin juga mengatakan, penghargaan ini menjadi bukti bahwa Lapas dan Rutan di Jawa Tengah terlah berhasil menjalankan program pembinaan.

“Artinya dengan penghargaan ini bisa disimpulkan bahwa pembinaan warga binaan di Jawa Tengah telah berhasil. Karena salah satu parameter keberhasilan pembinaan WBP adalah banyak WBP yang produktif dan banyaknya karya yang diproduksi,” jelasnya.

Diketahui juga, pada acara itu Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dianugerahi 2 penghargaan sekaligus, yakni UPT terbaik pertama dalam melakukan pembinaan terhadap WBP dan UPT terbaik kedua yang berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba ke dalam Lapas dan Rutan se Indonesia.

Atas prestasi jajarannya Kakanwil Kemenkumham Jateng mengutarakan harapannya.

“Harapannya untuk yang lainnya (Lapas dan Rutan di Jawa Tengah), saya berharap nanti, tahun ini Lapas di Jawa Tengah seluruhnya, sudah bisa menyukseskan programnya BNN bahwa Lapas yang bersinar, bersih dari narkoba” katanya berharap.

“Yang kedua seluruh Lapas dan Rutan kita ini harusnya selalu bisa melaksanakan pembinaan, bisa selalu berproduksi, karena WBP merupakan tenaga kerja yang besar, yang potensial, yang bila tidak diberikan pelatihan mereka menjadi tenaga kerja yang sia-sia,” pungkasnya menutup keterangan.

Untuk menyuksesan Presidensi G20 Indonesia, Pemerintah dari berbagai unsur termasuk Kementerian Luar Negeri melakukan rangkaian kegiatan sosialisasi atau publik engagement.

Hal itu dilakukan guna mendulang dukungan dari seluruh elemen pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum di tingkat domestik.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pun tak ingin ketinggalan untuk berpartisipasi memberikan support guna mensukseskan Presidensi G20 melalui berbagai cara.

Salah satunya dengan memangku peran sebagai tuan rumah pada kegiatan G20 Fair yang diselenggarakan di Gedung Weeskamer Kompleks Kota Lama Semarang, Jum’at (22/04).

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng A Yuspahruddin dalam Welcoming remarks nya menegaskan dukungan jajarannya untuk mensukseskan Presidensi G20.

“Kami pastikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah akan memberikan dukungan penuh terhadap segala kebijakan Pemerintah, khususnya dalam mensukseskan peran Indonesia sebagai Presidensi G20,” tegasnya memberikan sambutan selamat datang.

“Oleh karena itu, kami mengajak, kami membuka diri yang seluas-luasnya untuk membangun sinergitas dan kolaborasi dengan semua stakeholder,” sambungnya.

“Kami siap memberikan support 100 persen kepada semua pihak terkait, guna wujudkan Indonesia Maju, Indonesia yang Bersatu, dan Indonesia yang Kuat,’ tambahnya lagi.

Menguatkan maksudnya kegiatan, Direktur Jenderal IDP KemluDubes Teuku Faizasyah menjelaskan dalam opening remarks-nya.

“Kita tentunya mengharapkan kerja sama untuk memastikan bahwa G20 di bawah Presidensi Indonesia akan mencatat keberhasilan. Oleh karena itu dukungan dari semua elemen masyarakat apakah itu pengusaha, civitas akademika dan juga tentunya pelajar, mahasiswa atau masyarakat pada umumnya akan menjadi sesuatu yang sangat penting,” ungkapnya memberikan sambutan.

“Sehubungan dengan hal inilah maka forum ini menjadi satu juga ruang bagi teman-teman di Kementerian Luar Negeri untuk mendapatkan berbagai masukan dari berbagai pemangku kepentingan,” lanjutnya.

Dia juga mengharapkan sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman dan menciptakan rasa kepemilikan dari para mahasiswa dan pemuda Indonesia terhadap penyelenggaraan G20 Indonesia Presidensi.

G20 Fair round Semarang berlangsung selama dua hari, yakni pada tanggal 21 – 22 April. Berupa media gathering (terbatas) dan seminar (terbuka umum dan disiarkan langsung), dengan tema yang akan diangkat “Langkah Maju Energi Terbarukan Indonesia”.

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan awareness, sense of ownership, dan dukungan masyarakat terhadap penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia pada umumnya dan perkembangan isu-isu terkait Sherpa Track, pada khususnya yang dikoordinasikan bersama oleh Kementerian Luar Negeri bersama Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.

Kegiatan webinar menghadirkan 20 peserta mahasiswa yang berasal dari Semarang dan sekitarnya untuk hadir fisik (terbatas), sementara untuk peserta lainnya berpartisipasi secara virtual melalui livestreaming TVRI Semarang.

Narasumber di antaranya, Stafsus Menlu untuk Penguatan Program Program Prioritas / Co-Sherpa G20 Indonesia, Dubes Dian Triansyah Djani, Founder of Society of Renewable Energy Zagy Berian, Pejabat Kementerian ESDM (TBC), Direktur PELH Kemlu / Co-Sous Sherpa G20 Indonesia Hari Prabowo dan Para Dosen Universitas.

Turut hadir secara hybrid JFT Analis Hukum dan mahasiswa magang di ruang JDIH Kanwil Kemenkumham Jateng.

Melalui kegiatan Ceramah Penyuluhan Terpadu dengan tema “Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Jawa Tengah”, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng A Yuspahruddin menggandeng Unsur Pemerintah Daerah terkait pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Kamis (21/04).

Adanya program Desa/Kelurahan Sadar Hukum merupakan salah satu upaya Kementerian Hukum dan HAM dalam meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum di tengah masyarakat dan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Berkesempatan membuka kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid, Kakanwil medorong jajaran Perangkat Daerah untuk bekerja sama dengan berbagai instansi guna memberikan pengetahuan yang dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakatnya.

“Camat, Lurah, dan Kepala Desa itu tugasnya luar biasa karena semua permasalahan ditangani. Oleh karena itu kita tidak bisa mengerjakan tugas sendirian. Supaya masyarakat sadar dan taat hukum, maka harus bekerja sama dengan pihak seperti intitusi pendidikan, keagaman, hingga institusi hukum,” ujar Yuspahruddin.

Ia pun menjabarkan dengan terciptanya Desa/Kelurahan Sadar Hukum akan berdampak pada berkurangnya permasalahan hukum di dalam masyarakat itu sendiri.

“Kita ini semua harus bekerja keras memberikan pengertian terkait hukum kepada masyarakat. Untuk menghindari adanya persoalan di masyarakat, harus sama-sama melawan dengan mempersiapkan supaya desa kelurahan kita menjadi desa yang sadar, paham, dan taat hukum. Sehingga kita semua bisa menikmati kehidupan di negara kita ini dengan baik,” ungkapnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi dari narasumber antara lain Penyuluh Hukum Ahli Madya BPHN, Biro hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Semarang.

Turut hadir mengikuti kegiatan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bambang Setyabudi dan Kepala Bidang Hukum Deni Setyawan.

Adapun peserta yang mengikuti kegiatan antara lain Camat di wilayah Kota Semarang dan Lurah Binaan Kelurahan Sadar Hukum. Peserta daring Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Kabupaten Demak, Temanggung, Kebumen, Magelang, Semarang, Sukoharjo, Brebes dan Grobogan.

Kegiatan ini juga diikuti secara virtual oleh 34 (tiga puluh empat) Bagian Hukum Kabupaten/Kota se Jawa Tengah lainnya.

Penghargaan diterima Kepala Bagian Umum, Febri Nurdian S yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, A. Yuspahruddin.

Dari 33 Kanwil di seluruh Indonesia, Kanwil Jawa Tengah mendapat peringkat II dengan nilai IKPA 96.94 di bawah Kanwil Kepulauan Riau dengan nilai IKPA 97.51 dan di Peringkat III diraih oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dengan nilai. IKPA 96.82.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, A. Yuspahruddin mengatakan jika penghargaan ini merupakan kerja sama seluruh jajaran di Kanwil Jawa Tengah termasuk dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis.

“Apresiasi bahwa Kanwil Jawa Tengah merupakan satu diantara 3 Kantor Wilayah yang mendapatkan penghargaan terbaik dalam hal IKPA, ” ujarnya pada saat memberikan arahan kegiatan evaluasi capaian kinerja triwuan I, kemarin (18/04).

Untuk tingkat eselon I, peringkat I diraih oleh Balitbang Hukum dan HAM dengan nilai 99.15, peringkat II diraih oleh BPHN dengan nilai 98.78 dan peringkat III diraih oleh Ditjen PP dengan nilai 97.79.

Kabag Pelaksanaan Anggaran, Dina Rasmalita selaku ketua panitia kegiatan melaporkan adanya kegiatan ini didorong dengan adanya perubahan penilaian yang sebelumnya fokus kepada tata kelola pelaksanaan anggaran menjadi fokus kepada peningkatan kualitas belanja yang didukung oleh akselerasi belanja dan capaian output.

Ia juga menegaskan bahwa selain kegiatan penerimaan penghargaan ini, juga akan diadakan evaluasi untuk beberapa Kantor Wilayah yang nilai rata-rata IKPAnya di bawah 87, dengan harapan kedepannya akan meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan anggaran untuk tercapainya target nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran pada tahun 2022.

Sementara itu, Kepala Biro Keuangan, Wisnu Nugroho Dewanto menyampaikan selamat dan apresiasi kepada kantor Wilayah dan Unit Eselon I yang mendapat penghargaan dan berharap agar prestasi ini tetap dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan untuk keberhasilan kementerian.

Sebelumnya Ia menyampaikan, prestasi yang merupakan hasil kerja sama yang baik antara semua pihak telah diraih Kementerian kita yaitu memperoleh peringkat kedua kategori pagu besar atas kinerja anggaran TA 2021 dengan nilai kinerja anggaran 96.57.

Selanjutnya, Wisnu menambahkan bahwa berdasarkan hasil monitoring pada Triwulan I TA 2022, nilai IKPA Kemenkumham adalah 91. Walaupun nilai tersebut termasuk kategori “baik”, akan tetapi masih berada di bawah target nilai IKPA yang ditetapkan oleh Kementerian yaitu 95.

Secara panjang lebar, berbagai strategi dijabarkan agar nilai IKPA tetap baik, di antaranya adalah untuk mempercepat realisasi penyerapan anggaran, penyesuaian halaman III DIPA, penggunaan UP/TUP yang efektif, pengisian capaian output secara akurat dan sebagainya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Karo Keuangan berpesan agar semua pihak berperan aktif dalam peningkatan nilai IKPA sehingga nilainya menjadi meningkat yang mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.