Berdasarkan pantauan DAERAH24 di laman resmi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), bahwasanya gempa yang terasa hingga Cilacap, Jawa Tengah ini pusatanya berada di Barat Daya Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Adapun kekuatan gempa yakni 6,4 Magnitudo dan lokasinya berada di kedalaman 118 km.

Sementara itu dikutip dari laman Fanpage Facebook Cilacap Bercahaya, sejumlah akun di dalam komentar yang dipublish laman tersebut mengaku terasa di Banyumas.

Tak hanya itu, pengguna akun media sosial facebook masih dalam postingan yang sama pun turut menyatakan gempa ini terasa sampai Depok, ada juga menyebut sampai Cikarang dan Jakarta.

Kapolda Jateng dalam sambutannya menyampaikan, peningkatan tipe Polres merupakan upaya institusi Polri dalam memenuhi dinamika dan ekspektasi masyarakat, dalam hal pelayanan kepolisian, untuk mewujudkan Polri Presisi di tengah masyarakat Jawa Tengah.

Ia memaparkan, bahwa Kabupaten Cilacap terdiri dari 24 kecamatan, 269 desa 15 kelurahan, dengan jumlah penduduk 1.980.912 jiwa dan kepadatan penduduk 873 jiwa /Km².

“Kabupaten Cilacap memiliki 11 obyek vital nasional di antaranya, PT. Pertamina, PLTU, PT. SBI dan lainnya. Sehingga untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepolisian khususnya di Kabupaten Cilacap harus lebih optimal,” kata Luthfi.

Menurut Luthfi, Polres Cilacap telah melewati setiap tahapan proses perubahan tipe, sehingga melalui surat Nomor B/802/M.KT.01/2022 tanggal 4 Agustus 2022, Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi RI menetapkan Polres Cilacap menjadi Polresta Cilacap.

Dengan perubahan tipe ini, lanjut Kapolda, jabatan Kapolrespun naik menjadi Komisaris Besar (Kombes). Sedangkan jajaran pejabat utama (PJU) di Polres Cilacap juga akan menyesuaikan dengan kenaikan tipe.

“Untuk jabatan Kasat juga naik dari AKP menjadi Kompol. Perubahan ini diharapkan dapat memicu semangat seluruh personel Polresta Cilacap agar lebih meningkatkan kualitas kinerjanya dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat sesuai dengan kebijakan Kapolri.

Selain itu, langkah ini juga mendukung SDM yang unggul, penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan, serta memperkuat penataan kelembagaan dan pengawasan.

“Kami berharap dengan perubahan tipelogi dari Polres Cilacap menjadi Polresta Cilacap, maka tanggungjawab semakin besar dalam memelihara Kamtibmas di Kabupaten Cilacap,” tuturnya.

“Harapan saya yang berubah pertama tanggungjawab, dan yang kedua kinerjanya. Kinerja dalam hal operasionalnya, pembinaannya, dan pelayanan kepada masyarakat, serta harus meninggalkan paradigma lama,” lanjutnya.

Dengan perubahan tipe Polres tersebut diharapkan mampu memotivasi seluruh personel Polresta Cilacap untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya, dengan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Cilacap.

Kapolda berharap kenaikan tipologi Polres menjadi Polresta, secara internal dapat meningkatkan kinerja. Utamanya dalam mendukung 16 program Kapolri dalam mewujudkan Polri Presisi.

“Jalin hubungan harmonis dan kerja sama dengan seluruh stakeholder, untuk menciptakan situasi kondusif dan peningkatan pelayanan publik. Tingkatkan kepekaan terhadap dinamika kehidupan sosial, dengan memperhatikan harapan masyarakat, akan mutu layanan Polri,” tandasnya.(*)

Rombongan yang terbagi dalam 5 bus yang diberangkatkan oleh Bupati Cilacap, masuk di asrama Haji Donohudan Tepat pukul 19.00 WIB.

Rombongan ini berasal dari titik pemberangkatan Kecamatan Majenang, Cilacap Kota, Kecamatan Kesugihan, Kecamatan Kawunganten dan Kecamatan Sidareja.

Rombongan ini berangkat menuju Embarkasi Donohudan pada pukul 10.00 WIB dengan menggunakan 5 armada Bus yang mendapat pengawalan ketat dari kepolisian.

Rombongan diterima oleh Panitia Penyelengara Ibadah Haji Embarkasi Solo di asrama Haji Donohudan melalui acara seremonial dengan disaksikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, H. Imam Tobroni, S.Ag, MM dan Sekda Cilacap Awaludin Muuri, AP, MM.

Sekda Cilacap mewakili Bupati Cilacap menyampaikan secara resmi calon jamaah haji Kabupaten Cilacap untuk pendampingannya kepada Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Satgas PPIH Embarkasi Solo.

Setelah memasuki asrama haji, para calon jemaah haji ini menjalani beberapa proses kegiatan, yaitu pengecekan dokumen, pengecekan kesehatan dan lain-lain.

Seperti disampaikan oleh Satgas PPIH Embarkasi Solo, nantinya para jamaah calon haji akan mendapatkan hak-haknya seperti menerima living cost untuk biaya di Saudi dan gelang identitas.

Sebelum meninggalkan Asrama Haji Donohudan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, Imam Tobroni menyampaikan. Akan terus meminta Doa restu dari masyarakat di Kabupaten Cilacap ahar Ibadah Haji Tahun ini lancar.

“Kita terus akan meminta doa restu dari masyarakat Kabupaten Cilacap agar ibadah haji tahun ini dapat berjalan dengan lancar.” Ucap KA Kemenag Kabupaten Cilacap.

“Semoga Jamaah calon haji diberi kemudahan dalam menunaikan tugas tugas mulianya di tanah suci. Dan para petugas diberikan kekuatan dan keselamatan dalam mendampingi jamaah haji. dan pulang ke tanah air semua dalam keadaan sehat,” Pungkas H. Imam Tobroni.

Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Lapas Kelas IIA Narkotika Nusakambangan dan dihadiri dan disaksikan langsung oeh Kalapas Narkotika Kelas IIA Nusakambangan dan aggota Sidang TPP lainnya. Tak lupa Bapas Nusakambangan juga turut serta ikut berpartisipasi dalam hal ini.

Kegiatan sidang TPP Ini bertujuan untuk memutuskan dan menilai beberapa napi yang sebelumnya telah dilaksanakan litmas dan menjalani program pembinaan di Lapas Kelas IIA Narkotika Nusakambangan.

Untuk selanjutnya ditindaklanjuti apakah layak atau tidak untuk diusulkan menjalani sisa masa pidananya di Lapas yang memiliki tingkat pengamanan medium security.

Hal ini dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi penyelenggaraan Pemasyarakatan Pasal 16.

(1) Sikap dan perilaku Narapidana pada Lapas Maximum Security sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diamati dan dicatat oleh wali pemasyarakatan dalam laporan harian sikap dan perilaku Narapidana.

(2) Laporan harian sikap dan perilaku Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai sumber data bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan penilaian dan penyusunan Litmas.

(3) Dalam hal hasil penilaian dan Litmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan perubahan sikap dan perilaku yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib.

Serta disiplin dalam mengikuti kegiatan, Narapidana dipindahkan ke Lapas Medium Security. Pemindahan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan rekomendasi sidang tim pengamat pemasyarakatan.

Tak lupa Kalapas Narkotika Kelas IIA Nusakambangan juga memberikan arahan bahwa Sidang TPP ini dimaksudkan untuk menilai dan memutuskan Narapidana sebelumnya yang telah di Litmas oleh pihak Bapas dan menjalani program disini.

“Hal ini apakah sudah layak untuk turun ke Lapas Medium Security atau belum. Dan juga perlu diperhatikan dengan teliti dengan mempertimbangkan Sikap, Perilaku, Lama menjalani masa pidana, dan juga kesehatan Narapidana tersebut. Agar tidak salah dalam mengambil keputusan.” Ucap Raden Mas Kristiyo Nugroho (Kepala Lapas Kelas IIA Narkotika Nusakambangan) dalam sambutannya pada sidang TPP kali ini.

Hadir bersama dengan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi dan didampingi oleh Kalapas Batu Nusakambangan I Putu Murdiana dan para Kepala UPT Nusakambangan lainnya.

Kakanwil menyatakan bahwa TKP kebakaran yang berada dermaga sebelah Pelabuhan Wijayapura tidak berdampak pada Kapal Pengayoman maupun Gedung Kantor Pelabuhan Wijayapura.

“Kapal Pengayoman milik rekanan pembangunan Lapas di NK sedang tidak berada di areal kapal terbakar, melainkan berada di areal Pelabuhan Sodong Nusakambangan,” ujar Yuspahruddin.

Namun demikian, atas peristiwa kebakaran yang melanda setidaknya 45 kapal nelayan yang sedang bersandar itu membuat lalu lintas penyeberangan dihentikan untuk sementara waktu.

“Penyeberangan dilarang dahulu untuk sementara oleh Syahbandar. Namun kapal kecil boleh menyeberang sehingga tidak ada hambatan untuk petugas yang akan bergantian tugas dan bahan makanan juga bisa dikirim melalui kapal kecil,” jelasnya

Lebih lanjut Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi mengatakan prosedur operasi standar di dermaga telah dijalankan dan melalui Direktorat Polair bekerja sama melakukan pengamanan maksimal sehingga tidak terulang.

“Dengan kesigapan rekan-rekan Lapas, Syahbandar, Polair, dan stakeholder terkait bisa ditanggulangi sehingga tidak merembet ke objek vital.

Paling utama bagi pemilik kapal dan nelayan menjaga kapalnya, jangan membuat kegiatan yang menimbulkan percikan api,” tegasnya.

Prihatin atas peristiwa tersebut, nantinya Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah berencana akan menjalin silaturahmi dengan anak buah nelayan yang terdampak kebakaran dan memberikan santunan karena tidak bisa melaut untuk beberapa hari kedepan.

Proses pidana anak mengutamakan perlindungan, keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan, tumbuh kembang anak, dengan perampasan kemerdekaan/ pemidanaan sebagai upaya terakhir.

Dalam sistem peradilan pidana anak, definisi tentang anak di antaranya anak yang berkonflik dengan hukum (telah berumur 12 tetapi belum berumur 18) yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau ekonomi yang disebabkan tindak pidana.

Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Dalam hal anak belum berumur 12 melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, PK, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pembinaan pada LPKS.

Proses Penyidikan dan Penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung.

Selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan wajib diupayakan diversi.

Dari hasil kesepakatan diversi, perdamaian dapat berupa: dengan atau ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan/pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS, pelayanan masyarakat.

Dalam hal kesepakatan tercapai, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversi untuk diterbitkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan bilamana tidak tercapai maka proses pemeriksaan dilanjutkan.

Yuspahruddin berpesan agar setiap perwakilan UPT yang telah mendapatkan penguatan mampu menyampaikan dan membawa perubahan dari sisi pengawasan.

“Optimalkan sistem yang sudah berjalan di UPT saudara dengan penerapan materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kita dari BPKP, ini adalah hal yang penting untuk membawa perubahan baik bagi Kemenkumham”, tegas Yuspahruddin.

Bertempat di aula Lapas Kelas IIA Purwokerto, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Auditor Madya Ardhi Widiyanto fokus memaparkan materi mitigasi dan penanggulangan risiko di instansi pemerintah.

Menurutnya setiap UPT memiliki potensi risiko baik dari sisi internal maupun eksternal yang dapat muncul kapanpun.

Berdasarkan PP 60 tahun 2008 mengenai SPIP, penilaian risiko sendiri diawali dengan penetapan maksud dan tujuan Instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten, baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat penerapan program.

Selanjutnya Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut.

Dua tugas penting yang diamanatkan kepada BPKP sendiri adalah (1) melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah, dan (2) melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan sistem pengendalian intern.

Dalam tugasnya BPKP secara rutin juga melaksanakan tugas pengawasan akuntabilitas keuangan daerah di berbagai wilayah provinsi di Indonesia, termasuk di provinsi Jawa Tengah.

Bapas Nusakambangan yang berada dalam naungan Kemenkumham Kanwil Jawa Tengah tidak luput dari perhatian.

Dengan mewakilkan 2 pegawai, Bapas Nusakambangan turut serta dalam proses bedah potensi masalah yang kemungkinan dapat muncul di Bapas, baik dari sisi keamanan, komunikasi, publikasi, keuangan, hingga kedisiplinan pegawai.

Tidak hanya mengenai analisis masalah, peserta juga diajak untuk berpikir pemateri mengenai manajemen risiko jika masalah tersebut muncul, agar dampak yang dihasilkan tidak menyebar luas.

Dengan sikap peduli, komitmen dan integritas diharapkan proses mitigasi risiko dari setiap UPT Kemenkumham dapat lebih cepat dalam menemukan benih masalah yang dapat memalukan instansi ini.

Seperti pesan Yuspahrudin saat memberikan pembukaan, “Kalau kita mengkhianati kementerian Hukum dan HAM itu salah benar. Jangan pernah mempermalukan Kementerian ini yang telah memberikan makan kepada kita”.

Adapun Wilayah di Jawa Tengah (Jateng) teesebut antara lain : Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Kab./Kota Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Kab. Semarang, Grobogan, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Temanggung, Kendal, Kab./Kota Tegal, Brebes dan sekitarnya.

Himbauan: Masyarakat dihimbau agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap potensi cuaca ekstrem (hujan lebat disertai kilat/petir dan diikuti angin kencang, dll) dan dampak yang dapat ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang, dan jalan licin.

Mohon bantuan kepada BPBD/Pihak Terkait dapat meminta kepada Masyarakat untuk menjauh dari bantaran sungai, tubuh air atau wilayah rawan banjir, serta lereng yang rawan longsor.

Namun aksi pria tersebut diketahui oleh warga dan kemudian melaporkan perihal tersebut ke Polsek Sumurpanggang.

Anggota Polsek Sumurpanggang kemudian meluncur menuju lokasi dan berusaha membujuk pria yang diketahui bernama Suratno (56) yang ternyata diketahui berasal dari Gandrungmangu, Cilacap, Jawa Tengah.

Namun bujukan Petugas dan warga tak diindahkan oleh Suratno, justru seketika Pria tersebut kemudian membalikkan badan melepeskan pegangannya pada pembatas jembatan dan menyeburkan diri ke aliran Sungai Kemiri.

Warga yang melihat percobaan bunuh diri yang dilakukan Suratno yang awalnya Tegang kemudian berubah raut muka menjadi Tawa dan Ngakak Parah.

Bagaimana tidak, tenyata sungai Kemiri saat itu airnya cukup dangkal dengan tinggi air sekira lutut orang dewasa.

Sehingga Percobaan yang dilakukan Suratno pun gagal, yang ada justru tubuhnya menjadi hitam karena dipenuhi lumpur.

Warga dan petugas kemudian mengevakuasi pria berbaju putih tersebut dari Sungai Kemiri.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Cilacap mengatakan. Informasi yang kami terima dari Uky (Wipala Rescue) Pada Sabtu (4/12) Pukul 09.55 WIB, bahwa ada salah satu warga yang di kabarkan tenggelam di Sungai Pemali.

Mengetahui berita tersebut kita langsung memberangkatkan satu regu untuk berangkat ke lokasi kejadian beserta peralatan lengkap di Air.

“Kejadian bermula Pada Jumat 3 Desember 2021 apukul 17.30 WIB, dimana saat itu Korban berangakat menuju ke ladang untuk menunggu tananan Jagung dan Pada Sabtu 4 Desember 2021 Pukul 04.00 WIB terjadi banjir besar di Sungai Pemali. Karena sungai tersebut tak dapat menampung genangan air, air pun naik dan menerjang saung tempat korban tidur. Kemudian pada pukul 05.00 WIB dilakukan pencarian oleh keluarga dan warga kondisi saung sudah hanyut terbawa banjir, kemungkinan korban ikut terbawa.” Terang I Nyoman Sidakarya.

Adapun Korban bernama Rastub (68), Laki-laki Warga Pengarasan RT 04 RW 01 Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes dengan ciri ciri korban memakai baju kotak hitam.

“Pencarian sudah dilakukan oleh Tim SAR Gabungan namun belum juga membuahkan hasil dan untuk kendala dilapangan sementara arus sungai masih kencang dan hujan ringan. Semantara ini Operasi SAR di lanjutkan besok pagi 05 Desember 2021 pukul 07.00 WIB.” Kata I Nyoman Sidakarya.