Hj Nurul Hidayah S, SH.MSi, Wakil Lajnah Prmenangan Pemilu DPW Jawa Tengah mengajak banyak pihak untuk mencaleg lewat PPP.

DPW PPP Jawa Tengah sudah membuka pendaftaran bakal calon anggota legislatif (bacaleg) secara bertentangan mulai dari DPC, DPW dan dibawa ke DPP PPP. Saat berkunjung ke Purbalingga, Kamis malam (21/7) Hj Nurul menyatakan,

“Semua berkas pendaftaran internal partai yang sudah dibagi dikumpulkan di kantor DPW PPP Jawa Tengah (Jl Karanganyar, Semarang Barat) terakhir 26 Juli 2022. Karena pemberkasan ini sifatnya serentak baik DPW dan DPP PPP.”

DPW PPP Jawa Tengah lebih cepat bergerak untuk sinkronisasi data serta mempertimbangkan keterwakilan perempuan.

“Target perolehan kursi selain tiap dapil bisa memenuhi target DPW PPP yakni 9-10 kursi. Karena itu kepada jajaran pengurus PPP, kader, tokoh untuk mencaleg lewat PPP,” pungkas Hj Nurul Hidayah SH,MSi yang juga adalah Anggota DPRD I Jawa Tengah dari Dapil X Jawa Tengah (Purbalingga,Kebumen, Banjarnegara).

Sebelumnya dalam Rakornas Pemenangan PPP, Sekjend DPP PPP, HM Arwani Thomafi menegaskan sesuai Peraturan Organisasi (PO) yang sudah disempurnakan.

Lajnah Pemenangan Pemilu (Bapilu) berbentuk ex officio yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara dan juga ada divisi-divisi.

“Lajnah ini nanti akan dikordinasikan ke DPW seluruh Indonesia. Dan dalam waktu dekat ini DPP rencana akan melaksanakan kordinasi nasional terkait tahapan persiapan pendaftaran pemilu,” terang dia.

Kemudian kata Gus Arwani, kita bersama para perwakilan setiap DPW akan mendatangi kantor KPU RI untuk mencocokkan data yang kita punya.

“Dan ditanggal 1 agustus DPP, DPW dan DPC akan mendaftar secara serentak di KPU sesuai dengan tingkatan masing-masing. Kita daftar secara serentak dan bareng ditanggal itu,” tukasnya.(***)

Acara do’a dan istigotsah bersama ini akan diikuti oleh Pimpinan Majelis Syariah DPW PPP Jawa Tengah, Pimpinan Majelis Pertimbangan WIlayah DPW PPP, Pimpinan Majelis Pakar DPW PPP, Pengurus Harian DPW PPP dan DPC PPP se-Jawa Tengah.

“Masing-masing DPC wajib mengirimkan minimal 10 (sepuluh) orang peserta. Link alamat zoom dan code virtual akan kami kirim sehari sebelum pelaksanaan,” Kata H. Masrukhan Samsurie (Ketua DPW PPP) dan H. Suyono (Sekretaris DPW PPP) dan surat undangan : 21.48/In/K/VIII/2021 kepada DPC PPP se-Jawa Tengah.(*****) adj

Termasuk dari pengurus DPW PPP Jawa Tengah.

Ketua DPW PPP, Masruhan Samsurie menuturkan, gagalnya Gus Yasin yang juga Wakil Gubernur Jawa Tengah ini karena regulasi yang tertuang dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

“Peserta muktamar memahami aturan, tapi memang banyak yang menyayangkan potensi Gus Yasin yang pada akhirnya terbentur aturan.

Jadi akhirnya bisa dimaklumi,” kata Masruhan, Rabu (23/12/2020).

Meskipun demikian, ia berharap Gus Yasin bisa masuk jajaran pengurus DPP PPP.

Anggota Komisi A DPRD Jateng ini bertekad akan membawa Gus Yasin masuk ke jajaran pengurus.

“Saya sendiri akan memperjuangkannya,” tandasnya.

Menurutnya, ada sejumlah kader potensial PPP dari Jateng yang memiliki posisi atau jabatan di DPP.

Semisal posisi Sekjen masih dipegang Arsul Sani yang merupakan anggota DPR RI dari dapil Jateng.

Kemudian, Arwani Thomafi yang dinilai memiliki sentimen positif dalam Muktamar kemarin.

Seperti diketahui, pada pemilihan Ketua Umum saat Muktamar IX, perwakilan dari Jateng sempat menginterupsi jalannya rapat terkait aturan pencalonan ketua umum.

Aturan yang ada bisa menjadi aral rintangan Gus Yasin maju jadi calon ketum.

Satu poin yang diprotes yakni aturan calon ketua umum harus pernah menjabat sebagai pengurus DPP atau ketua DPW sekurang-kurangnya satu masa bakti penuh atau satu periode.

Perwakilan DPW PPP Jateng meminta agar frasa selama sekurang-kurangnya satu masa bakti penuh dihapuskan.

Namun, panitia Muktamar tetap melanjutkan dengan berlandaskan AD/ART partai yang ada.

Suharso Monoarfa terpilih sebagai Ketua Umum serta 13 orang tim formatur pengurus DPP PPP periode 2020-2025.

Di tim formatur, dia akan dibantu 12 orang lainnya dari unsur Dewan Pimpinan Cabang, Majelis DPP PPP, dan Dewan Pimpinan Pusat PPP.

Selain itu, Muktamar juga menghasilkan sejumlah pemikiran baru yang diharapkan bisa mendongkrak perolehan suara dengan target 11 juta suara pada pemilu 2024.

Diantaranya penguatan posisi dan peran Majlis ‘Ala sebagai lembaga tertinggi dengan kewenangan untuk menilai kinerja DPP.

Lembaga ‘Ala diarahkan semacam dewan pembina dibeberapa partai lain yang punya kewibawaan yang secara struktural di atas DPP.

“Saya juga menyambut baik pidato ketum terpilih yang akan melarang bagi pengurus PPP mulai dari pusat sampai daerah untuk maju di menjadi calon legislatif pada pemilu 2024.

Seyogyanya pikiran tersebut juga berlaku untuk posisi eksekutif di semua tingkatan,” katanya.

Ia berharap agar aturan ini dituangkan sebagai peraturan yang mengikat semua pimpinan DPP, DPW dan DPC.

Menurutnya, sejauh ini pemikiran ketum dalam pidato di Muktamar ke-IX di Makassar tersebut telah menggelinding di internal PPP dengan sambutan pro dan kontra.

“Saya pribadi setuju dengan pemikiran tersebut (pengurus tidak boleh maju caleg), sehingga pengurus bisa konsentrasi bekerja untuk PPP.

Serta, meminimalisasi gesekan saat perhelatan partai seperti muktamar, muswil dan muscab,” imbuhnya.(***)