Baik (Gerindra-PDI-P), PKB, maupun koalisi penyeimbang (PPP, P Golkar dan PKS) serta partai-partai baru seperti Partai Umat (Amien Rais), Gelora (Fahri Hamzah) menurut Dr. Mahmuzar, M.Hum, pakar hukum tata negara UIN Sultan Syarif Kasim, Riau.

“Terlalu dini bicara Pemilu 2024. Sekarang baru tahun 2021. Orang yang bicara pemilu 2024 yang masih 3 tahun lagi, pertanda yang mereka pikirkan hanya kekuasaan belaka,” kata Dr. Mahmuzar.

Ditambahkan, Mahmuzar, Bicara pemilu dan memutar otak guna mendapatkan kekuasaaan melalui pemilu, ada baiknya dilakukan satu tahun menjelang pemilu, paling cepat satu setengah tahun menjelang pemilu,” sarannya.

Sekarang, lanjut dosen Fakultas Syariah dan Hukum ini, hampir semua orang yang mendapatkan kekuasaan melalui pemilu, memikirkan pemilu.

“Akibatnya mereka tidak konsen bekerja memperbaiki keadaan bangsa yang perlu perhatian serius, padahal pemilu belum genap usai 2 tahun lalu,” lanjut Dr Mahmuzar penuh prihatin.

“Kalau elit politik bicara pemilu melulu, lama-lama rakyat jadi bosan,” pungkas Dr. Mahmuzar,MHium mrengakhiri perbincangan.(*) Aji Setiawan

Pemilu 1955 diklaim sebagai pemilu paling demokratis sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia sampai saat ini.

Sudah sepuluh kali Indonesia melaksanakan Pemilu dan anehnya, UU Pemilu juga berganti-ganti.”Jadi aneh, setiap mau Pemilu ganti UU Pemilu,” kata Dr. Mahmuzar, M.Hum dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, Riau.

Pemilu 2024 memang beberapa tahun lagi, namun DPR RI menganggap sudah tidak cukup waktu lagi untuk membahas UU Pemilu atau revisi UU Pemilu karena proses politik seperti verifikasi Parpol peserta pemily segera berjalan.Jika UU Pemilu ingin tetap direvisi, jalan keluarnya hanya melalui Perpu lanjut Dr. Mahmuzar, M.Hum.

Beliau juga menyayangkan sikap partai politik saat ini yang masih bergaya Orde Baru.

“Partai Politik masih bersifat sentralistik, semua kebijakan dan keputusan ditentukan Pengurus Pusat, mestinya DPW, DPD dan DPC diberi otonomi misalnya dalam menebtukan calon kepala daerah, calon anggota legislatif dan lain-lain. Ingat, Otonomi daerah, lanjut Dr Mahmuzar, sudah berjalan selama 21 tahun lebih, sementara Partai Politik tidak mau merubah sikap, tetap dengan gaya sentralistiknya, aneh. “Berkuasa itu memang enak, tapi jangan lupa? Partai politik yang seperti itu cepat atau lambat pasti akan mati, ditinggalkan para simpatisan dan pendukungnya,” pungkas alumni program Doktoral Universitas Islam Indonesia-Yogyakarta mengakhiri perbincangan.(***)

Usul perubahan pasal 7 hanya muncul belakangan ini agar Presiden Jokowi bisa menjabat untuk ke 3 kalinya.

Usul itu, gagasan yang berbahaya. Regenerasi kepemimpinan tersendat.

Sebaiknya Presiden Jokowi menolak gagasan itu seperti yang pernah dilakukan Presiden Qorazon Aquino di Philipina yang dulu juga diusulkan oleh mayoritas rakyat Philipina agar Aquino menjadi presiden Philipina untuk yang ke 3 kalinya dengan cara mengubah konstitusi Philipina.(*)

Pengajar ilmu hukum dan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Sultan Syarif Kasim, Riau.