Bertempat di Selasar Ruang Binadik, kegiatan ini berlangsung mulai pukul 13.00 WIB dengan sistem pengeluaran WBP secara bertahap dari setiap bloknya untuk menghindari kerumunan.

Kegiatan vaksin ini merupakan vaksinasi covid-19 dosis ke dua yang dilaksanakan untuk Warga binaan pemasyarakatan dan beberapa pekerja outsorcing Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan. Seluruh Peserta vaksinasi dosis ke-2 ini mendapatkan jenis Vaksin Astrazeneca.

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan imunitas, melindungi sistem kekebalan tubuh dan kesehatan WBP sekaligus sebagai upaya untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus Covid-19 di lingkungan pemasyarakatan.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Karangangar menambahkan bahwa lapas sangat terbantu dengan adanya progam vaksinasi covid-19 yang diberikan kepada WBP dan menyampaikan apresiasi sebesar – besarnya kepada jajaran yang telah menyelenggarakan kegiatan vaksin ini dengan sangat baik.

Kegiatan ini berjalan aman, lancar dan tertib.

Dalam arahannya, Kalapas mengajak seluruh jajaran untuk meneladani jiwa dan semangat para pahlawan yang telah rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk membela dan mempertahankan tanah air tercinta dari penjajahan.

Sikap dan semangat inilah yang harus kita contoh dalam pelaksanaan tugas dan kinerja di tempat kita masing-masing terang Kalapas.

Kegiatan Tabur bunga ini juga diikuti oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se-Nusakambangan dan Cilacap.

Mengingatkan kembali kejadian tersebut, Kalapas Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan mengajak seluruh jajaran untuk kembali untuk melaksanakan tugas sesuai SOP dan ketentuan yang berlaku.

Hal ini disampaikan pada apel siaga bersama seluruhpejabat struktural, CPNS, pegawai BKO dan PPMPM Lapas Karanganyar selasa, 14/09/2021 bertempat di Lobby Widya Mandala Kantor Dalam Lapas.

“Back to basic, kita harus bekerja sesuai SOP, pahami dan laksanakan aturan-aturan tentang tugas2 Pemasyarakatan. Serta yang terpenting adalah hindari diri dari penyalahgunaan kewenangan dan berbagai bentuk penyimpangan dalam melaksanakan tugas” terang Kalapas.

Saat ini adalah era keterbukaan informasi publik jadi pelayanan prima harus menjadi prioritas dalam tugas pelayanan baik kepada masyarakat yang ada di dalam Lapas maupun luar Lapas, imbuhnya.

Pada kesempatan akhir Kalapas mengajak untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik internal maupun eksternal agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara optimal.

Lapas Khusus Karanganyar Nusakambangan saat ini memiliki SDM pegawai di antaranya: 14 pejabat struktural, 1 pegawai, 69 pegawai BKO, 40 CPNS dan 59 PPMPM.

Jumlah ini belum ideal dengan jumlah penghuni dan volume kerja yang seharusnya membutuhkan SDM sebanyak 300 orang.

Turut hadir dalam kunjungan Kepala Divisi Riset PT.UMDI, M.Firdaus, ST, M.Kom bersama staf, Kasubdit Kesehatan dasar, penyuluhan dan evaluasi Direktorat Watkesrehab Ditjen Pemasyarakatan Fahrudin, S.Ag, Msi bersama staf dan Ka UPT se- Nusakambangan.

Kunjungan ini dilaksanakan untuk pengumpulan data terkait pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkoba serta kesehatan WBP di Nusakambangan.

Prof. Anis dalam keterangan nya menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan di Lapas High Rish Karanganyar telah dilaksanakan secara maksimal walaupun dengan jumlah tenaga medis yang belum standar.

Anis juga menekankan agar pelayanan kesehatan lebih ditingkatkan kembali dan meminta data dan masukan agar pelaksanaan pelayanan kesehatan WBP dapat dilaksanakan secara optimal.

Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Yusfahrudin jg meminta kepada Kalapas untuk tetap menjadi kebersihan blok hunian agar WBP tetap sehat dalam menjalani pidananya di dalam Lapas. “Pelayanan makan minum dan kebutuhan dasar lainnya sdh cukup bagus. Dan perlu adanya inovasi lain sehingga kasus Narapidana yang sakit di Lapas menjadi rendah” terangnya.

Lapas Khusus Karanganyar saat ini dihuni 309 orang warga binaan dengan kapasitas hunian 712 orang. Lapas ini belum over kapasitas dikarenakan SDM petugas belum memadai.

SEMARANG, DAERAH24 – Sejak era reformasi birokrasi digulirkan, pelayanan publik menjadi ramai diperbincangkan, pelayanan publik yang baik merupakan salah satu variabel yang menjadi ukuran keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik menuju terwujudnya good and clean governance.

Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia merupakan kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip Hak Asasi Manusia bagi masyarakat atas jasa dan pelayanan yang disediakan oleh Unit Pelayanan Teknis di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia menerbitkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis HAM guna mempermudah bagi Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI dalam memenuhi kriteria Pelayanan Publik Berbasis HAM.

Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM yang setiap akhir tahun diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI menjadi suatu kegiatan yang positif bagi UPT untuk berlomba memperbaiki pelayanan yang diberikan pada masyarakat. Bukan hanya kesiapan sarana prasarana tetapi juga petugas dan komitmen pimpinan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan.

Kapala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, A. Yuspahruddin dalam rangka mendorong terwujudnya layanan publik yang berbasis HAM menghimbau pada seluruh jajarannya, agar dalam masa pandemi harus tetap kreatif dan tetap produktif, seperti halnya dalam memberilkan pelayanan, bagaimana dapat memberikan pelayanan yang baik adalah tanggung jawab kita sebagai pelayanan masyarakat.

Bagaimana kita dituntut untuk dapat mewujudkan pelayanan publik yang baik dengan prinsip HAM. Kunci keberhasilan dalam memperoleh penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM, ada tiga hal yang perlu diperhatikan: pertama, rajin membaca buku petunjuk teknis, kedua, pastikan data primer sesuai dengan kriteria dan yang utama adalah komunikasi intens antara Satuan Kerja, Kantor Wilayah dan Pusat.

Sementara itu Bambang Setyabudi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Tengah menambahkan bahwa pelayanan publik harus memenuhi prinsip pelayanan yang baik. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang memiliki satker paling banyak dibanding dengan Kantor Wilayah lain, harus dapat menunjukan untuk memberikan pelayanan publik yang baik pada masyarakat dengan prinsip kehati-hatian dan tetap memperhatikan penerapan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM (P5HAM) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Bambang menyampaikan lebih lanjut merupakan suatu kebanggaan bahwa tahun 2020, Kantor Wilayah Jawa Tengah menjadikan satuan kerjanya terbanyak dalam perolehan penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM yaitu sejumlah 34 (tiga puluh empat) satker.

Dan saat ini Kepala Kantor Wilayah dengan dukungan Direktorat Jenderal HAM mendorong seluruh satker pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah agar tahun 2021 mendapatkan penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM.

Sebelum dimusnahkan dengan cara digilas menggunakan stoom, terlebih dahulu Kapolres AKBP Muchammad Syafii Maula, Dandim 0727 Karanganyar, Letkol (Inf) Ikhsan Agung Widyo Wibowo dan Bupati Karanganyar Juliyatmono memusnahkan botol miras secara simbolik dengan cara melemparnya agar pecah.

Kapolres AKBP Muchammad Syafii Maula menyebut miras yang disita merupakan hasil operasi sebelum dan selama bulan Ramadhan. Bertujuan untuk menciptakan suasana kondusif selama masyarakat melaksanakan ibadah puasa Ramadhan.

“Miras tersebut hasil operasi disejumlah lokasi di wilayah hukum Polres Karanganyar,” jelasnya, Rabu (05/05).

Untuk menciptakan kondusifitas selama lebaran ini, Polres Karanganyar menerjunkan 350 personel yang terdiri dari TNI, Polri juga Pemkab Karanganyar.

Personel tersebut akan di tempatkan di 8 Pos pengamanan, termasuk pos pelayanan dan pos penyekatan yang didirikan di Cemoro kandang, wilayah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur yaitu di Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.

“Seluruh pos yang ada aktif selama 24 jam untuk melakukan pemantauan dan pemeriksaan. Terutama di pos penyekatan yang berada di Cemoro kandang. Disamping itu kita juga bersinergi dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas,” pungkasnya.

Kapolres Karanganyar AKBP.M.Syafi Maulla,S.I.K,M.H melalui Kasat Resnarkoba AKP, Agus Susilo Utomo S.H., M.H., mengatakan bahwa awalnya pihaknya mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi obat terlarang yang terjadi di wilayah Kecamatan Kebakkramat.

Berbekal informasi dari masyarakat tersebut, tim melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan RI, WY dan juga JN di rumah tersangka WY di Kramat, Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kab.Karanganyar.

“Kemudian dilakukan upaya paksa dengan disaksikan oleh saksi dari warga sekitar dan setelah diadakan penggledahan badan ditemukan 2 paket diduga Narkotika Sabu di dalam dompet warna coklat milik tersangka RI bahwa bahwa barang 2 paket yang diduga Narkotika Sabu diakui milik kedua tersangka RI dan WY yang dibeli dari seseorang yang berlamat di Masaran, Sragen, dari informasi dari kedua tersangka dapat menangkap tersangka JN sebagai penjual yang diduga Narkotika Sabu,” ucapnya.

Barang bukti yang berhasil diamankan 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor masing masing 0’08 gram dan 0,06 gram, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1280 dan 1(satu) buah HP merk Oppo A11K.

“Tersangka RI, WY dan JN dijerat dengan dugaan perkara tindak pidana sebagai Perantara, jualbeli untuk diedarkan Narkotika golongan 1, sebagaimana dimaksud 114 ayat (1), Subs Pasal 112 ayat (1) lebih Subs 127 ayat (1) UURI no. 35 thn 2009 ttg Narkotika dengan ancaman pidana maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara,” ungkapnya.

Pertanian integrasi ini meliputi budidaya padi, kelapa genjah, jeruk, rumah hidroponik (sayuran), bebek, ikan nila dan budidaya lele sistem bioflok dalam satu kawasan berbasis korporasi.

Mentan SYL mengatakan model pertanian integrasi merupakan salah satu terobosan untuk meningkatkan produksi dan secara holistiknya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Integrated Farming adalah langkah nyata pemerintah untuk menjadikan Indonesia semakin tangguh dalam menghadapi tantangan apapun khususnya pandemi covid 19 yang berdampak nyata terhadap perekonomian global.

“Selain akselerasi produksi, kita wujudkan juga sampai pada tahap hilirisasi (industri,- red) menghasilkan pangan berkualitas ekspor. Pertanian integrasi ini tidak hanya di lokasi ini, tapi kita inginkan ada di setiap kecamatan hingga menjadi percontohan nasional yang terbangun proses bisnisnya sampai di ujung,” demikian dikatakan SYL pada acara tersebut.

Menurut SYL, integrated farming juga merupakan terobosan meningkatkan indeks pertanaman (IP) padi menjadi 4 kali tanam dan panen dalam setahuan atau dikenal IP400. Pola IP400 ini harus terbangun di semua wilayah Indonesia sehingga pencapaian produksi beras naik tajam.

“Pak Dirjen Tanaman Pangan saya perintahkan pola IP400 budidaya padi harus masif, ada di semua kecamatan. Ini kita mulai kenalkan konsep integrated farming menuju zero waste sehingga pangan kita semakin kuat dalam tantangan apapun,” tuturnya.

“Kita akan bikin konsep pertanian berbasis korporasi dan industri kerakyaratan yang lebih kuat. Semua produk pangan baik tanaman pangan, perkebunan dan peternakan kita bangun untuk menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Kita bangun di seluruh Indonesia,” imbuh SYL.

Sementara itu, Bupati Karanganyar, Juliyatmono mengapreasi perhatian Mentan SYL dalam menggelontorkan pilot project integrated system farming di Karanganyar.

Ia menilai kegiatan ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi untuk mendongkrak perekonomian masyarakat desa dan mendorong generasi muda terjun ke pertanian secara maju.

“Semoga kita terus mengembangkan sektor pertanian untuk selalu membela negara. Terima kasih atas bantuan Pak Menteri Pertanian yang telah memberikan banyak bantuan. Pertanian adalah sektor penyumbang ekonomi paling top di tengah pandemi covid 19,” ucapnya.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Suwandi menambahkan Kementan fokus mendorong pengembangan pola integrated farming ini melalui pemberian bantuan KUR, bantuan bibit dan sarana produksinya lainnya hingga aspek hilirisasinya.

Pola ini menjadi model untuk dikembangkan di semua daerah sehingga ketahanan pangan nasional terbangun secara menyeluruh.

“Integrated farming juga artinya diarahkan berbasis zero waste. Artinya penggunaan eksternal input diminimalisir, apa yang ada di dalam insitu diputar agar efisien di sisi input. Mengoptimalkan potensi yang ada dihasilkan petani itu sendiri,” terang Suwandi. (*)

Menurut Mentan SYL, perubahan perbaikan suatu desa, kecamatan maupun Kabupaten bisa dilihat dari sejauh mana usaha kolektif membenahi sektor pertaniannya.

“Ketika kita ke luar sejengkal dari pintu rumah, di depan sudah terhampar lahan yang bisa ditanami dan menghasilkan. Ada yang bisa dipanen dalam waktu 20 hari, sebulan, dua bulan dan setahun,” ungkap Mentan.

Atas semua itu, yang harus dilakukan menurutnya adalah kerja keras dan mengoptimalkan potensi itu untuk dipetik sehingga memberikan nilai manfaat.

“Ada ayatnya, Fabiayyi alaa irobbikuma tukadziban. Maka untuk dicamkam kita semua, rahmat dan nikmat tidak akan ditambah bagi mereka yang tidak mensyukuri dan tidak berbuat apa-apa,” katanya.

Pria yang akrab disapa komandan ini menjelaskan bahwa sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, sektor pertanian harus terus berjalan dan berproduksi karena menyangkut kelangsungan hidup bagi 273 juta penduduk Indonesia.

“Beli baju, motor bisa ditunda. Atau masih bisa menggunakan baju yang ada, tidak perlu beli yang baru. Tapi urusan pangan, tidak bisa ditunda,” tegas SYL.

Kinerja sektor pertanian selama pandemi memang dijadikan andalan dibandingkan sektor lainnya. Betapa tidak, ketika sektor lainnya mengalami penurunan, sektor pertanian menjadi penyumbang tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“PDB pertanian tumbuh 16,24% pada triwulan-II 2020. Dan ekspor sektor pertanian periode Januari sampai dengan Agustus 2020 mencapai Rp 258 triliun,” jelas Mentan.

Sementara itu Bupati Karanganyar, Juliyatmono menyampaikan terima kasih dan rasa bangga atas kehadiran Mentan SYL dan rombongan.

“Karanganyar optimis menjadi salah satu daerah penyangga pangan Pak Menteri. Surplus beras kami sebesar 150 ribu ton. Apalagi sudah ada dua waduk yang bisa mengairi persawahan. Kami bertekad, tidak ada sejengkal lahan yang tidak kami tanami termasuk empon-emponan,” kata Juliyatmono.

Mentan SYL sangat optimis menjadikan Kabupaten Karanganyar menjad daerah penyangga pangan, karena menurutnya Karanganyar memiliki semua persyaratannya.

“Melihat semangat Pak Bupati dan petani-petani yang ada di sini. Dan pendekatan baru bagaimana mengelola pertanian dengan cara mengkorporasikan mulai dari hulu hingga hilir, saya optimis, Karanganyar akan menjadi daerah yang jauh lebih baik,” pungkasnya. (*)