Guna melaksanakan serangkaian tindakan pengamanan yang efektif, efisien, dengan mengedepankan nilai-nilai penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, Kanwil Kemenkumham Jateng menggelar Pembinaan Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban Jajaran Pemasyarakatan, Kamis (12/05).

Dengan menggandeng narasumber dari Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Jawa Tengah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah A. Yuspahruddin menyatakan bahwa tugas utama Petugas Pemasyarakatan yakni menjaga keamanan di dalam Lapas dan Rutan.

“Petugas di Lapas dan Rutan itu tugas utamanya berdasarkan Pasal 426 KUHP. Anda harus paham KUHP karena di pasal itu pegawai diberikan tugas untuk menjaga, jadi kalau anda semua ini lalai bisa dihukum,” kata Yuspahruddin dalam sambutan membuka kegiatan di Aula Kresna Basudewa.

Tak hanya itu, ia kembali menekankan pentingnya mendeteksi dini hal-hal yang buruk yang dapat terjadi selama bertugas dengan cara memitigasi risiko.

“Anda semua harus paham tentang mitigasi risiko sejak dini, mulai dari memitigiasi risiko terhadap lingkungan, WBP, hingga petugasnya,” ujar Kakanwil yang pada kesempatan ini didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto dan Kepala Divisi Keimigrasian Wishnu Daru F.

Melalui kegiatan ini, ia berharap para Petugas Pemasyarakaatan dapat menambah pengetahuan untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya dalam rangka pelaksanaan tugas keamanan dan ketertiban di masing-masing UPT Pemasyarakatan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi terkait Perpol 09 Tahun 2021 tentang Polsus dan paparan Pengamanan di Lembaga Pemasyaratan oleh narasumber KASUBDITBINSATPAM/POLSUS AKBP Nunuk Setiyowati dan KASIKORWASPOLSUS Kompol Yonatan Saroji.

Yaitu penilaian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat IPK dan IKM juga menjadi dasar bagi UPT dan Kanwil di Kementerian Hukum dan HAM untuk diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM.

Survei IKM adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Sedangkan Survei IPK adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang persepsi korupsi yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Kalapas Pasir Putih, Fajar Nur Cahyono mengatakan bahwa baik buruknya pelayanan publik ditentukan berdasarkan dengan persepsi pengguna layanan.

Dengan melakukan survei yang benar dan sesuai petunjuk, maka akan diperoleh gambaran tinggi atau rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik.

Pelaksanaan survey IKM/IPK yang difasilitasi oleh Balitbangkumham merupakan suatu kegiatan survey yang sangat bermanfaat untuk mengukur kepuasan masyarakat dan persepsi korupsi di Lapas Pasir Putih.

Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dilaksanakan oleh Lapas Pasir Putih dilaksanakan setiap bulannya.

Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Lapas Pasir Putih akan terus dilanjutkan dengan semaksimal dan seoptimal mungkin.

Bukan hanya untuk memperoleh predikat WBK, namun untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat persepsi korupsi di Lapas Pasir Putih.

Semoga hasil yang baik dapat dipertahankan dan kekurangan-kekurangan pada layanan dapat diperbaiki dengan baik.

Dari jumlah tersebut, 52 orang di antaranya bisa langsung menghirup udara segar, karena terhitung telah selesai menjalani masa pidana setelah mendapat remisi. Dari jumlah itu, diketahui 57 orang tergolong anak binaan.

Hal itu sebagaimana Siaran Pers yang disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah A Yuspahruddin melalui Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto, Sabtu (30/04).

Dari Siaran Pers itu juga diketahui bahwa besaran remisi yang diperoleh masing-masing berbeda-beda, tergantung dari masa pidana yang telah dijalani, yakni antara 15 hari hingga 2 bulan.

Lebih rinci, jumlah penerima remisi 15 hari sebanyak 1695 orang, remisi 1 bulan diberikan kepada 3915 orang, remisi 1 bulan 15 hari untuk 711 orang dan sisanya remisi 2 bulan diberikan kepada 378.

Dari 46 Lapas dan Rutan yang ada di Jawa Tengah, tercatat WBP di 43 Lapas dan Rutan berhak mendapatkan remisi. Sementara di Lapas Batu, Lapas Karanganyar dan Lapas Pasir Putih Nusakambangan, tidak ada WBP yang mendapatkan remisi.

Lapas Kelas I Semarang, menjadi UPT yang WBP paling banyak mendapatkan remisi, yaitu 500 orang. Bisa dipahami karena jumlah WBP di Lapas Kelas I Semarang merupakan yang terbanyak bila dibandingkan dengan Lapas dan Rutan lainnya di Jawa Tengah.

Sementara bila dilihat dari kasusnya, yang paling banyak menerima remisi adalah WBP terpidana umum, yakni 4550 orang.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng A Yuspahruddin menegaskan bahwa remisi merupakan hak WBP yang diberikan berdasarkan Peraturan dan Ketentuan yang telah ditetapkan.

Dirinya juga menambahkan bahwa tujuan pemberian remisi bukan sekedar pengurangan masa pidana.

“Remisi merupakan reward atau penghargaan bagi narapidana atas segala hal positif yang telah dilakukan selama menjalani masa pidana,” jelasnya.

“Sebagai apresiasi atas perilaku mereka yang tidak melanggar aturan, yang ikut dalam program pembinaan, dan tentu semua sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan,” terang Yuspahruddin menambahkan.

“Disisi lain, remisi merupakan motivasi bagi narapidana untuk selalu berkelakuan baik, dan yang tak kalah penting remisi sebagai katalisator dan salah satu tolok ukur keberhasilan pembinaan di Lapas/Rutan, ” pungkasnya menutup percakapan.

PENGHEMATAN ANGGARAN

Pemberian Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022 berdampak pada penggunaan anggaran. Logikanya, Pemberian remisi akan mengurangi masa hukuman seorang narapidana. Dan konsekuensi logisnya akan memangkas biaya belanja bahan makanan narapidana tersebut.

Bila dikalkulasi secara finansial, Remisi Khusus kali ini dapat menghemat anggaran sebesar Rp. 3.725.805.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah), dengan catatan 1 orang WBP menghabiskan Rp.19.000/hari untuk biaya makannya.

Tampak Kepala Divisi Administrasi Jusman memonitor jalannya kegiatan dan menyambut kedatangan rombongan sekitar 70 orang di halaman Kanim Semarang pukul 01.30 WIB. Sementara itu rombongan dengan jumlah sekitar 80 orang yang turun di Kanim Surakarta pada pukul 04.00 disambut oleh Kepala Kanim Winarko.

Mudik bersama yang diadakan oleh Kemenkumham RI ini diikuti oleh 791 orang pemudik pegawai dan keluarga dari 11 unit utama di Kemenkumham.

Sehari sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemenkumham Komjen Pol. Andap Budhi Revianto melepas keberangkatan 20 armada dengan 8 rute perjalanan menuju lima kota tujuan.

Lebih rinci, Sebanyak dua bus menuju Palembang melalui satu rute, tiga bus menuju Yogyakarta melalui satu rute, enam bus menuju Surakarta melalui dua rute, empat bus menuju Semarang melalui dua rute, dan lima bus dengan tujuan Surabaya melalui dua rute.

“Sesuai pesan Menteri Yasonna H. Laoly, peserta mudik harus menunjukkan sertifikat vaksin ketiga. Peserta yang baru dua kali vaksin, wajib menunjukkan hasil tes antigen COVID-19 dengan hasil non reaktif yang berlaku 1×24 jam,” kata Andap menyebutkan persyaratan peserta mudik.

Mengangkat tema “Mudik Sehat dan Aman” Kemenkumham RI turut menyediakan sejumlah fasilitas kesehatan seperti obat-obatan, masker, hand sanitizer, konsumsi, dan lainnya untuk para pemudik.

“Panitia juga telah memberikan layanan kesehatan kepada peserta berupa obat-obatan, masker, hand sanitizer, konsumsi, takjil, serta posko kesehatan di ruang tunggu mudik,” ujarnya.

Untuk memastikan keamanan dan keselamatan, para pengemudi bus juga dilakukan sejumlah pengecekan seperti tes urin, surat kendaraan, pemeriksaan fisik armada, dan melakukan penyemprotan disinfektan.

Andap menuturkan selain membantu para pegawai untuk pulang ke kampung halaman, acara tersebut dilaksanakan bertujuan untuk turut berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional. Pasalnya, para pemudik berpotensi meningkatkan jumlah belanja atau konsumsi di kota-kota tujuan.

“Dengan kembalinya 791 peserta ke kampung halaman, ditambah dengan pegawai yang mudik menggunakan kendaraan pribadi, maka tingkat belanja atau konsumsi di kota-kota tujuan akan meningkat,” katanya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan menghadirkan semangat baru bagi para pegawai Kemenkumham untuk lebih produktif.

Bersyukur atas eksistensi Pemasyarakatan yang cukup panjang dalam Integrated Criminal Justice System di Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mengadakan Tasyakuran, Rabu (27/04).

Acara digelar secara langsung di aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah dan diikuti oleh seluruh UPT Pemasyarakatan se Jawa Tengah secara virtual.

Sebelum pemotongan tumpeng sebagai simbol bentuk rasa syukur, acara lebih dulu diisi dengan laporan Rangkaian Kegiatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke 58 oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto.

Dalam laporannya, Supriyanto mengungkapkan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu program One Day One Prison Product, donor darah oleh petugas Pemasyarakatan, pekan olahraga dan seni warga binaan, tabur bunga dan bakti sosial.

Selain itu, petugas Pemasyarakatan juga telah melakukan bersih-bersih massal, razia serentak, vaksinasi booster, program Pemasyarakatan Peduli UMKM, dan ditutup dengan Upacara Hari Bakti Pemasyarakatan.

Pada saatnya, Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng A Yuspahruddin berharap hari bersejarah ini bisa mendongkrak semangat para insan Pengayoman untuk menjadi lebih baik.

“Semoga hari jadi yang bersejarah ini bisa menambah semangat dan motivasi seluruh Insan Pemasyarakatan Indonesia, khususnya yang ada di Jawa Tengah untuk bekerja, berkinerja dan memberikan pengabdian kepada Negara dengan sebaik-baiknya,” ujarnya saat memberikan sambutan.

“Semoga di usia ke 58 ini, kita bisa mewujudkan PEMASYARAKATAN PASTI DAN BerAKHLAK, MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU. Semoga Pemasyarakatan Semakin PASTI Melayani. Semoga Insan Pemasyarakatan diberikan kekuatan, keteguhan dan integritas yang tinggi guna menjadi bagian berjalannya supremasi hukum di Indonesia,” sambungnya.

Di saat yang sama, Yuspahruddin juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemasyarakatan Jawa Tengah yang telah berhasil menerima penghargaan sebagai Kantor Wilayah dengan produk penjualan terbanyak se Indonesia dalam program One Day One Prison Product.

“Tentu ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kita semua, kebanggaan bersama seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Tentu penghargaan ini adalah berkat kinerja dari Bapak Ibu semua, khususnya rekan-rekan yang bekerja di Lapas dan Rutan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kinerja yang sangat luar biasa,” katanya mengapresiasi.

“Kami berharap capaian ini bisa dipertahankan, bila perlu ditingkatkan, dan tidak hanya pada event-event tertentu seperti One Day One Product, tapi bisa dilakukan sepanjang waktu. Bersama itu, kami juga berharap program-program pembinaan kemandirian bagi WBP bisa terus dikembangkan, agar mereka semakin produktif melahirkan produk-produk berkualitas,” tambahnya lagi.

Pada kegiatan itu juga Kanwil Kemenkumham Jateng meresmikan beberapa sarana dan fasilitas yang baru saja rampung direnovasi.

Kegiatan dihadiri Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah, Kepala UPT se Kota Semarang dan Kepala UPT yang menerima penghargaan.

Tampak juga, para mitra kerja Pemasyarakatan, Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kemenkumham Jateng, Ketua PIPAS Jateng dan Perwakilan Anggota, Pejabat Administrasi dan seluruh pegawai Kantor Wilayah.

Kanwil Kemenkumham Jateng dinilai berhasil menjalankan program tersebut, setidaknya bila dilihat dari penghargaan yang mereka terima hari ini.

Kanwil Kemenkumham Jateng ditetapkan sebagai Kantor Wilayah dengan produk penjualan terbanyak se Indonesia dalam program One Day One Prison Product yang diusung Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham.

Penghargaan itu diterima langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng A Yuspahruddin dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reynhard Saut Poltak Silitonga pada acara Syukuran Menuju 58 Tahun Pemasyarakatan yang berlangsung di The Sultan Hotel and Residence Jakarta, Selasa (26/04).

Sebagai informasi, One Day One Prison Product merupakan gerakan promosi terhadap produk hasil karya WBP di Lapas dan Rutan, yang targetnya adalah adanya penjualan produk-produk tersebut setiap hari.

Program bertujuan untuk mendukung dan meningkatkan serta mengapresiasi produktivitas warga binaan melalui pembelian produk hasil karya mereka.

Selain itu juga ikut menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 15 persen kepada Negara.

Ditemui selepas kegiatan, Kakanwil Kemenkumham Jateng A Yuspahruddin menjelaskan makna dari diterimanya penghargaan tersebut.

“Oleh karena itu saya mengapresiasi pada Unit Pelaksana Teknis yang telah berhasil menjual produknya,” ujarnya memberikan pujian.

“Tingkatkan terus, kalau misalnya kegiatan ini terus berlangsung maka saya yakin warga binaan ini bisa sejahtera, petugasnya juga bisa sejahtera, karena dia telah berproduksi dan produksinya dibeli di luar, artinya mereka semua akan mendapatkan keuntungan baik material dan secara moral,” ungkapnya menambahkan.

Yuspahruddin juga mengatakan, penghargaan ini menjadi bukti bahwa Lapas dan Rutan di Jawa Tengah terlah berhasil menjalankan program pembinaan.

“Artinya dengan penghargaan ini bisa disimpulkan bahwa pembinaan warga binaan di Jawa Tengah telah berhasil. Karena salah satu parameter keberhasilan pembinaan WBP adalah banyak WBP yang produktif dan banyaknya karya yang diproduksi,” jelasnya.

Diketahui juga, pada acara itu Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dianugerahi 2 penghargaan sekaligus, yakni UPT terbaik pertama dalam melakukan pembinaan terhadap WBP dan UPT terbaik kedua yang berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba ke dalam Lapas dan Rutan se Indonesia.

Atas prestasi jajarannya Kakanwil Kemenkumham Jateng mengutarakan harapannya.

“Harapannya untuk yang lainnya (Lapas dan Rutan di Jawa Tengah), saya berharap nanti, tahun ini Lapas di Jawa Tengah seluruhnya, sudah bisa menyukseskan programnya BNN bahwa Lapas yang bersinar, bersih dari narkoba” katanya berharap.

“Yang kedua seluruh Lapas dan Rutan kita ini harusnya selalu bisa melaksanakan pembinaan, bisa selalu berproduksi, karena WBP merupakan tenaga kerja yang besar, yang potensial, yang bila tidak diberikan pelatihan mereka menjadi tenaga kerja yang sia-sia,” pungkasnya menutup keterangan.

Untuk menyuksesan Presidensi G20 Indonesia, Pemerintah dari berbagai unsur termasuk Kementerian Luar Negeri melakukan rangkaian kegiatan sosialisasi atau publik engagement.

Hal itu dilakukan guna mendulang dukungan dari seluruh elemen pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum di tingkat domestik.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pun tak ingin ketinggalan untuk berpartisipasi memberikan support guna mensukseskan Presidensi G20 melalui berbagai cara.

Salah satunya dengan memangku peran sebagai tuan rumah pada kegiatan G20 Fair yang diselenggarakan di Gedung Weeskamer Kompleks Kota Lama Semarang, Jum’at (22/04).

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng A Yuspahruddin dalam Welcoming remarks nya menegaskan dukungan jajarannya untuk mensukseskan Presidensi G20.

“Kami pastikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah akan memberikan dukungan penuh terhadap segala kebijakan Pemerintah, khususnya dalam mensukseskan peran Indonesia sebagai Presidensi G20,” tegasnya memberikan sambutan selamat datang.

“Oleh karena itu, kami mengajak, kami membuka diri yang seluas-luasnya untuk membangun sinergitas dan kolaborasi dengan semua stakeholder,” sambungnya.

“Kami siap memberikan support 100 persen kepada semua pihak terkait, guna wujudkan Indonesia Maju, Indonesia yang Bersatu, dan Indonesia yang Kuat,’ tambahnya lagi.

Menguatkan maksudnya kegiatan, Direktur Jenderal IDP KemluDubes Teuku Faizasyah menjelaskan dalam opening remarks-nya.

“Kita tentunya mengharapkan kerja sama untuk memastikan bahwa G20 di bawah Presidensi Indonesia akan mencatat keberhasilan. Oleh karena itu dukungan dari semua elemen masyarakat apakah itu pengusaha, civitas akademika dan juga tentunya pelajar, mahasiswa atau masyarakat pada umumnya akan menjadi sesuatu yang sangat penting,” ungkapnya memberikan sambutan.

“Sehubungan dengan hal inilah maka forum ini menjadi satu juga ruang bagi teman-teman di Kementerian Luar Negeri untuk mendapatkan berbagai masukan dari berbagai pemangku kepentingan,” lanjutnya.

Dia juga mengharapkan sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman dan menciptakan rasa kepemilikan dari para mahasiswa dan pemuda Indonesia terhadap penyelenggaraan G20 Indonesia Presidensi.

G20 Fair round Semarang berlangsung selama dua hari, yakni pada tanggal 21 – 22 April. Berupa media gathering (terbatas) dan seminar (terbuka umum dan disiarkan langsung), dengan tema yang akan diangkat “Langkah Maju Energi Terbarukan Indonesia”.

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan awareness, sense of ownership, dan dukungan masyarakat terhadap penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia pada umumnya dan perkembangan isu-isu terkait Sherpa Track, pada khususnya yang dikoordinasikan bersama oleh Kementerian Luar Negeri bersama Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.

Kegiatan webinar menghadirkan 20 peserta mahasiswa yang berasal dari Semarang dan sekitarnya untuk hadir fisik (terbatas), sementara untuk peserta lainnya berpartisipasi secara virtual melalui livestreaming TVRI Semarang.

Narasumber di antaranya, Stafsus Menlu untuk Penguatan Program Program Prioritas / Co-Sherpa G20 Indonesia, Dubes Dian Triansyah Djani, Founder of Society of Renewable Energy Zagy Berian, Pejabat Kementerian ESDM (TBC), Direktur PELH Kemlu / Co-Sous Sherpa G20 Indonesia Hari Prabowo dan Para Dosen Universitas.

Turut hadir secara hybrid JFT Analis Hukum dan mahasiswa magang di ruang JDIH Kanwil Kemenkumham Jateng.

Melalui kegiatan Ceramah Penyuluhan Terpadu dengan tema “Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Jawa Tengah”, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng A Yuspahruddin menggandeng Unsur Pemerintah Daerah terkait pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Kamis (21/04).

Adanya program Desa/Kelurahan Sadar Hukum merupakan salah satu upaya Kementerian Hukum dan HAM dalam meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum di tengah masyarakat dan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Berkesempatan membuka kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid, Kakanwil medorong jajaran Perangkat Daerah untuk bekerja sama dengan berbagai instansi guna memberikan pengetahuan yang dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakatnya.

“Camat, Lurah, dan Kepala Desa itu tugasnya luar biasa karena semua permasalahan ditangani. Oleh karena itu kita tidak bisa mengerjakan tugas sendirian. Supaya masyarakat sadar dan taat hukum, maka harus bekerja sama dengan pihak seperti intitusi pendidikan, keagaman, hingga institusi hukum,” ujar Yuspahruddin.

Ia pun menjabarkan dengan terciptanya Desa/Kelurahan Sadar Hukum akan berdampak pada berkurangnya permasalahan hukum di dalam masyarakat itu sendiri.

“Kita ini semua harus bekerja keras memberikan pengertian terkait hukum kepada masyarakat. Untuk menghindari adanya persoalan di masyarakat, harus sama-sama melawan dengan mempersiapkan supaya desa kelurahan kita menjadi desa yang sadar, paham, dan taat hukum. Sehingga kita semua bisa menikmati kehidupan di negara kita ini dengan baik,” ungkapnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi dari narasumber antara lain Penyuluh Hukum Ahli Madya BPHN, Biro hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Semarang.

Turut hadir mengikuti kegiatan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bambang Setyabudi dan Kepala Bidang Hukum Deni Setyawan.

Adapun peserta yang mengikuti kegiatan antara lain Camat di wilayah Kota Semarang dan Lurah Binaan Kelurahan Sadar Hukum. Peserta daring Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Kabupaten Demak, Temanggung, Kebumen, Magelang, Semarang, Sukoharjo, Brebes dan Grobogan.

Kegiatan ini juga diikuti secara virtual oleh 34 (tiga puluh empat) Bagian Hukum Kabupaten/Kota se Jawa Tengah lainnya.

Kegiatan ini sekaligus dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan ke 58 tahun 2022.

Seluruh prosesi upacara dipimpin oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng A Yuspahruddin.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan penghormatan serta mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan. Dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga di monumen oleh Kakanwil Kemenkumham Jateng dan ditutup dengan kegiatan tabur bunga.

Ditemui usai kegiatan, Yuspahruddin menjelaskan makna dari Upacara Tabur Bunga tersebut.

“Ini dalam rangka memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan ke 58. Ini sebagai bentuk rasa syukur kemerdekaan yang kita rasakan sampai saat ini. Ini sebagai wujud diri dari sebuah Bangsa yang besar,” ujarnya memberikan keterangan.

“Bangsa yang besar itu adalah bangsa selalu mengingat jasa pahlawannya, memberi tempat terbaik kepada pahlawannya,” tambahnya.

Pada momen spesial itu, salah satu makam yang ditaburi bunga adalah makan Mantan Menteri Kehakiman, Prof. Dr. H. Muladi, SH, MH.

“Kebetulan juga di Jawa Tengah ini, di makam pahlawan ini ada yang dimakamkan merupakan senior kita, mantan Menteri Kehakiman Bapak Muladi yang juga luar biasa. Perjuangan beliau untuk Kementerian Hukum dan HAM ini sangat luar biasa,” ungkap Yuspahruddin.

“Oleh karena itu kami di sini mengingat jasa para pahlawan yang telah gugur, pahlawan Pemasyarakatan, pahlawan Kementerian Hukum dan HAM sehingga kita melaksanakan ziarah ini. Mudah-mudahan kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus melaksanakan tugas itu dengan intensitas yang tinggi,” pungkasnya menutup keterangan.

Hadir sebagai peserta upacara, seluruh Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi Kantor Wilayah. Tampak juga Kepala dan Pejabat Administrasi UPT Kemenkumham se Kota Semarang.

Penghargaan diterima Kepala Bagian Umum, Febri Nurdian S yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, A. Yuspahruddin.

Dari 33 Kanwil di seluruh Indonesia, Kanwil Jawa Tengah mendapat peringkat II dengan nilai IKPA 96.94 di bawah Kanwil Kepulauan Riau dengan nilai IKPA 97.51 dan di Peringkat III diraih oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dengan nilai. IKPA 96.82.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, A. Yuspahruddin mengatakan jika penghargaan ini merupakan kerja sama seluruh jajaran di Kanwil Jawa Tengah termasuk dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis.

“Apresiasi bahwa Kanwil Jawa Tengah merupakan satu diantara 3 Kantor Wilayah yang mendapatkan penghargaan terbaik dalam hal IKPA, ” ujarnya pada saat memberikan arahan kegiatan evaluasi capaian kinerja triwuan I, kemarin (18/04).

Untuk tingkat eselon I, peringkat I diraih oleh Balitbang Hukum dan HAM dengan nilai 99.15, peringkat II diraih oleh BPHN dengan nilai 98.78 dan peringkat III diraih oleh Ditjen PP dengan nilai 97.79.

Kabag Pelaksanaan Anggaran, Dina Rasmalita selaku ketua panitia kegiatan melaporkan adanya kegiatan ini didorong dengan adanya perubahan penilaian yang sebelumnya fokus kepada tata kelola pelaksanaan anggaran menjadi fokus kepada peningkatan kualitas belanja yang didukung oleh akselerasi belanja dan capaian output.

Ia juga menegaskan bahwa selain kegiatan penerimaan penghargaan ini, juga akan diadakan evaluasi untuk beberapa Kantor Wilayah yang nilai rata-rata IKPAnya di bawah 87, dengan harapan kedepannya akan meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan anggaran untuk tercapainya target nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran pada tahun 2022.

Sementara itu, Kepala Biro Keuangan, Wisnu Nugroho Dewanto menyampaikan selamat dan apresiasi kepada kantor Wilayah dan Unit Eselon I yang mendapat penghargaan dan berharap agar prestasi ini tetap dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan untuk keberhasilan kementerian.

Sebelumnya Ia menyampaikan, prestasi yang merupakan hasil kerja sama yang baik antara semua pihak telah diraih Kementerian kita yaitu memperoleh peringkat kedua kategori pagu besar atas kinerja anggaran TA 2021 dengan nilai kinerja anggaran 96.57.

Selanjutnya, Wisnu menambahkan bahwa berdasarkan hasil monitoring pada Triwulan I TA 2022, nilai IKPA Kemenkumham adalah 91. Walaupun nilai tersebut termasuk kategori “baik”, akan tetapi masih berada di bawah target nilai IKPA yang ditetapkan oleh Kementerian yaitu 95.

Secara panjang lebar, berbagai strategi dijabarkan agar nilai IKPA tetap baik, di antaranya adalah untuk mempercepat realisasi penyerapan anggaran, penyesuaian halaman III DIPA, penggunaan UP/TUP yang efektif, pengisian capaian output secara akurat dan sebagainya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Karo Keuangan berpesan agar semua pihak berperan aktif dalam peningkatan nilai IKPA sehingga nilainya menjadi meningkat yang mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.