Guna melaksanakan serangkaian tindakan pengamanan yang efektif, efisien, dengan mengedepankan nilai-nilai penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, Kanwil Kemenkumham Jateng menggelar Pembinaan Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban Jajaran Pemasyarakatan, Kamis (12/05).

Dengan menggandeng narasumber dari Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Jawa Tengah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah A. Yuspahruddin menyatakan bahwa tugas utama Petugas Pemasyarakatan yakni menjaga keamanan di dalam Lapas dan Rutan.

“Petugas di Lapas dan Rutan itu tugas utamanya berdasarkan Pasal 426 KUHP. Anda harus paham KUHP karena di pasal itu pegawai diberikan tugas untuk menjaga, jadi kalau anda semua ini lalai bisa dihukum,” kata Yuspahruddin dalam sambutan membuka kegiatan di Aula Kresna Basudewa.

Tak hanya itu, ia kembali menekankan pentingnya mendeteksi dini hal-hal yang buruk yang dapat terjadi selama bertugas dengan cara memitigasi risiko.

“Anda semua harus paham tentang mitigasi risiko sejak dini, mulai dari memitigiasi risiko terhadap lingkungan, WBP, hingga petugasnya,” ujar Kakanwil yang pada kesempatan ini didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto dan Kepala Divisi Keimigrasian Wishnu Daru F.

Melalui kegiatan ini, ia berharap para Petugas Pemasyarakaatan dapat menambah pengetahuan untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya dalam rangka pelaksanaan tugas keamanan dan ketertiban di masing-masing UPT Pemasyarakatan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi terkait Perpol 09 Tahun 2021 tentang Polsus dan paparan Pengamanan di Lembaga Pemasyaratan oleh narasumber KASUBDITBINSATPAM/POLSUS AKBP Nunuk Setiyowati dan KASIKORWASPOLSUS Kompol Yonatan Saroji.

Yaitu penilaian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat IPK dan IKM juga menjadi dasar bagi UPT dan Kanwil di Kementerian Hukum dan HAM untuk diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM.

Survei IKM adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Sedangkan Survei IPK adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang persepsi korupsi yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Kalapas Pasir Putih, Fajar Nur Cahyono mengatakan bahwa baik buruknya pelayanan publik ditentukan berdasarkan dengan persepsi pengguna layanan.

Dengan melakukan survei yang benar dan sesuai petunjuk, maka akan diperoleh gambaran tinggi atau rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik.

Pelaksanaan survey IKM/IPK yang difasilitasi oleh Balitbangkumham merupakan suatu kegiatan survey yang sangat bermanfaat untuk mengukur kepuasan masyarakat dan persepsi korupsi di Lapas Pasir Putih.

Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dilaksanakan oleh Lapas Pasir Putih dilaksanakan setiap bulannya.

Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Lapas Pasir Putih akan terus dilanjutkan dengan semaksimal dan seoptimal mungkin.

Bukan hanya untuk memperoleh predikat WBK, namun untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat persepsi korupsi di Lapas Pasir Putih.

Semoga hasil yang baik dapat dipertahankan dan kekurangan-kekurangan pada layanan dapat diperbaiki dengan baik.

Apel bersama ini dipimpin oleh menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly secara virtual dari Aula Kresna Basudewa, Senin (09/05).

Terpusat di Lapangan Upacara Kemenkumham Kuningan Jakarta, Menkumham mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 H kepada seluruh jajaran Kemenkumham.

Pada kesempatan ini Yasonna mengingatkan agar kembali fokus bekerja dan menyampaikan beberapa catatan untuk dipedomani.

“Cek kembali target-target kinerja yang telah ditetapkan, selanjutnya harus kita selesaikan secara baik dan dapat dipertanggung jawabkan, realisasikan anggaran sesuai disbursment plan yang telah dibuat,” ujar Yasonna mengawali arahan.

“Laksanakan janji kinerja yang telah ditetapkan secara optimal dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” sambungnya.

Untuk mencapai semua target kinerja tersebut, Menkumham menggelorakan semangat SEMAKIN PASTI dan BerAKHLAK sebagai tata nilai dan landasan dalam bekerja sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi Bangsa dan Negara.

Di penghujung arahan, ia juga mengingatkan jajarannya untuk tetap menjaga kesehatan dan mengajak melangkah dengan semangat perubahan ke arah yang lebih baik, dalam menghadapi berbagai tantangan dan menjawab segala permasalahan yang ada.

Kegiatan dilanjutkan dengan halal bihalal dimana Menteri Hukum dan HAM menyapa dan berdialog dengan perwakilan Kantor Wilayah termasuk salah satu di antaranya yakni Kanwil Kemenkumham Jateng.

Dalam dialog tersebut Menkumham menanyakan situasi dan kondisi di wilayah Jawa Tengah serta progres pembangunan 3 UPT di Nusakambangan.

Menjawab pertanyaan tersebut, Kakanwil menyatakan bahwa kondisi di wilayahnya aman terkendali selama libur bersama Hari Raya Idul Fitri dan progres pembangunan berjalan dengan baik.

Hadir bersama dengan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi dan didampingi oleh Kalapas Batu Nusakambangan I Putu Murdiana dan para Kepala UPT Nusakambangan lainnya.

Kakanwil menyatakan bahwa TKP kebakaran yang berada dermaga sebelah Pelabuhan Wijayapura tidak berdampak pada Kapal Pengayoman maupun Gedung Kantor Pelabuhan Wijayapura.

“Kapal Pengayoman milik rekanan pembangunan Lapas di NK sedang tidak berada di areal kapal terbakar, melainkan berada di areal Pelabuhan Sodong Nusakambangan,” ujar Yuspahruddin.

Namun demikian, atas peristiwa kebakaran yang melanda setidaknya 45 kapal nelayan yang sedang bersandar itu membuat lalu lintas penyeberangan dihentikan untuk sementara waktu.

“Penyeberangan dilarang dahulu untuk sementara oleh Syahbandar. Namun kapal kecil boleh menyeberang sehingga tidak ada hambatan untuk petugas yang akan bergantian tugas dan bahan makanan juga bisa dikirim melalui kapal kecil,” jelasnya

Lebih lanjut Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi mengatakan prosedur operasi standar di dermaga telah dijalankan dan melalui Direktorat Polair bekerja sama melakukan pengamanan maksimal sehingga tidak terulang.

“Dengan kesigapan rekan-rekan Lapas, Syahbandar, Polair, dan stakeholder terkait bisa ditanggulangi sehingga tidak merembet ke objek vital.

Paling utama bagi pemilik kapal dan nelayan menjaga kapalnya, jangan membuat kegiatan yang menimbulkan percikan api,” tegasnya.

Prihatin atas peristiwa tersebut, nantinya Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah berencana akan menjalin silaturahmi dengan anak buah nelayan yang terdampak kebakaran dan memberikan santunan karena tidak bisa melaut untuk beberapa hari kedepan.

Bersyukur atas eksistensi Pemasyarakatan yang cukup panjang dalam Integrated Criminal Justice System di Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mengadakan Tasyakuran, Rabu (27/04).

Acara digelar secara langsung di aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah dan diikuti oleh seluruh UPT Pemasyarakatan se Jawa Tengah secara virtual.

Sebelum pemotongan tumpeng sebagai simbol bentuk rasa syukur, acara lebih dulu diisi dengan laporan Rangkaian Kegiatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke 58 oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto.

Dalam laporannya, Supriyanto mengungkapkan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu program One Day One Prison Product, donor darah oleh petugas Pemasyarakatan, pekan olahraga dan seni warga binaan, tabur bunga dan bakti sosial.

Selain itu, petugas Pemasyarakatan juga telah melakukan bersih-bersih massal, razia serentak, vaksinasi booster, program Pemasyarakatan Peduli UMKM, dan ditutup dengan Upacara Hari Bakti Pemasyarakatan.

Pada saatnya, Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng A Yuspahruddin berharap hari bersejarah ini bisa mendongkrak semangat para insan Pengayoman untuk menjadi lebih baik.

“Semoga hari jadi yang bersejarah ini bisa menambah semangat dan motivasi seluruh Insan Pemasyarakatan Indonesia, khususnya yang ada di Jawa Tengah untuk bekerja, berkinerja dan memberikan pengabdian kepada Negara dengan sebaik-baiknya,” ujarnya saat memberikan sambutan.

“Semoga di usia ke 58 ini, kita bisa mewujudkan PEMASYARAKATAN PASTI DAN BerAKHLAK, MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU. Semoga Pemasyarakatan Semakin PASTI Melayani. Semoga Insan Pemasyarakatan diberikan kekuatan, keteguhan dan integritas yang tinggi guna menjadi bagian berjalannya supremasi hukum di Indonesia,” sambungnya.

Di saat yang sama, Yuspahruddin juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemasyarakatan Jawa Tengah yang telah berhasil menerima penghargaan sebagai Kantor Wilayah dengan produk penjualan terbanyak se Indonesia dalam program One Day One Prison Product.

“Tentu ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kita semua, kebanggaan bersama seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Tentu penghargaan ini adalah berkat kinerja dari Bapak Ibu semua, khususnya rekan-rekan yang bekerja di Lapas dan Rutan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kinerja yang sangat luar biasa,” katanya mengapresiasi.

“Kami berharap capaian ini bisa dipertahankan, bila perlu ditingkatkan, dan tidak hanya pada event-event tertentu seperti One Day One Product, tapi bisa dilakukan sepanjang waktu. Bersama itu, kami juga berharap program-program pembinaan kemandirian bagi WBP bisa terus dikembangkan, agar mereka semakin produktif melahirkan produk-produk berkualitas,” tambahnya lagi.

Pada kegiatan itu juga Kanwil Kemenkumham Jateng meresmikan beberapa sarana dan fasilitas yang baru saja rampung direnovasi.

Kegiatan dihadiri Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah, Kepala UPT se Kota Semarang dan Kepala UPT yang menerima penghargaan.

Tampak juga, para mitra kerja Pemasyarakatan, Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kemenkumham Jateng, Ketua PIPAS Jateng dan Perwakilan Anggota, Pejabat Administrasi dan seluruh pegawai Kantor Wilayah.

Kanwil Kemenkumham Jateng dinilai berhasil menjalankan program tersebut, setidaknya bila dilihat dari penghargaan yang mereka terima hari ini.

Kanwil Kemenkumham Jateng ditetapkan sebagai Kantor Wilayah dengan produk penjualan terbanyak se Indonesia dalam program One Day One Prison Product yang diusung Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham.

Penghargaan itu diterima langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng A Yuspahruddin dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reynhard Saut Poltak Silitonga pada acara Syukuran Menuju 58 Tahun Pemasyarakatan yang berlangsung di The Sultan Hotel and Residence Jakarta, Selasa (26/04).

Sebagai informasi, One Day One Prison Product merupakan gerakan promosi terhadap produk hasil karya WBP di Lapas dan Rutan, yang targetnya adalah adanya penjualan produk-produk tersebut setiap hari.

Program bertujuan untuk mendukung dan meningkatkan serta mengapresiasi produktivitas warga binaan melalui pembelian produk hasil karya mereka.

Selain itu juga ikut menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 15 persen kepada Negara.

Ditemui selepas kegiatan, Kakanwil Kemenkumham Jateng A Yuspahruddin menjelaskan makna dari diterimanya penghargaan tersebut.

“Oleh karena itu saya mengapresiasi pada Unit Pelaksana Teknis yang telah berhasil menjual produknya,” ujarnya memberikan pujian.

“Tingkatkan terus, kalau misalnya kegiatan ini terus berlangsung maka saya yakin warga binaan ini bisa sejahtera, petugasnya juga bisa sejahtera, karena dia telah berproduksi dan produksinya dibeli di luar, artinya mereka semua akan mendapatkan keuntungan baik material dan secara moral,” ungkapnya menambahkan.

Yuspahruddin juga mengatakan, penghargaan ini menjadi bukti bahwa Lapas dan Rutan di Jawa Tengah terlah berhasil menjalankan program pembinaan.

“Artinya dengan penghargaan ini bisa disimpulkan bahwa pembinaan warga binaan di Jawa Tengah telah berhasil. Karena salah satu parameter keberhasilan pembinaan WBP adalah banyak WBP yang produktif dan banyaknya karya yang diproduksi,” jelasnya.

Diketahui juga, pada acara itu Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dianugerahi 2 penghargaan sekaligus, yakni UPT terbaik pertama dalam melakukan pembinaan terhadap WBP dan UPT terbaik kedua yang berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba ke dalam Lapas dan Rutan se Indonesia.

Atas prestasi jajarannya Kakanwil Kemenkumham Jateng mengutarakan harapannya.

“Harapannya untuk yang lainnya (Lapas dan Rutan di Jawa Tengah), saya berharap nanti, tahun ini Lapas di Jawa Tengah seluruhnya, sudah bisa menyukseskan programnya BNN bahwa Lapas yang bersinar, bersih dari narkoba” katanya berharap.

“Yang kedua seluruh Lapas dan Rutan kita ini harusnya selalu bisa melaksanakan pembinaan, bisa selalu berproduksi, karena WBP merupakan tenaga kerja yang besar, yang potensial, yang bila tidak diberikan pelatihan mereka menjadi tenaga kerja yang sia-sia,” pungkasnya menutup keterangan.

Untuk menyuksesan Presidensi G20 Indonesia, Pemerintah dari berbagai unsur termasuk Kementerian Luar Negeri melakukan rangkaian kegiatan sosialisasi atau publik engagement.

Hal itu dilakukan guna mendulang dukungan dari seluruh elemen pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum di tingkat domestik.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pun tak ingin ketinggalan untuk berpartisipasi memberikan support guna mensukseskan Presidensi G20 melalui berbagai cara.

Salah satunya dengan memangku peran sebagai tuan rumah pada kegiatan G20 Fair yang diselenggarakan di Gedung Weeskamer Kompleks Kota Lama Semarang, Jum’at (22/04).

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng A Yuspahruddin dalam Welcoming remarks nya menegaskan dukungan jajarannya untuk mensukseskan Presidensi G20.

“Kami pastikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah akan memberikan dukungan penuh terhadap segala kebijakan Pemerintah, khususnya dalam mensukseskan peran Indonesia sebagai Presidensi G20,” tegasnya memberikan sambutan selamat datang.

“Oleh karena itu, kami mengajak, kami membuka diri yang seluas-luasnya untuk membangun sinergitas dan kolaborasi dengan semua stakeholder,” sambungnya.

“Kami siap memberikan support 100 persen kepada semua pihak terkait, guna wujudkan Indonesia Maju, Indonesia yang Bersatu, dan Indonesia yang Kuat,’ tambahnya lagi.

Menguatkan maksudnya kegiatan, Direktur Jenderal IDP KemluDubes Teuku Faizasyah menjelaskan dalam opening remarks-nya.

“Kita tentunya mengharapkan kerja sama untuk memastikan bahwa G20 di bawah Presidensi Indonesia akan mencatat keberhasilan. Oleh karena itu dukungan dari semua elemen masyarakat apakah itu pengusaha, civitas akademika dan juga tentunya pelajar, mahasiswa atau masyarakat pada umumnya akan menjadi sesuatu yang sangat penting,” ungkapnya memberikan sambutan.

“Sehubungan dengan hal inilah maka forum ini menjadi satu juga ruang bagi teman-teman di Kementerian Luar Negeri untuk mendapatkan berbagai masukan dari berbagai pemangku kepentingan,” lanjutnya.

Dia juga mengharapkan sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman dan menciptakan rasa kepemilikan dari para mahasiswa dan pemuda Indonesia terhadap penyelenggaraan G20 Indonesia Presidensi.

G20 Fair round Semarang berlangsung selama dua hari, yakni pada tanggal 21 – 22 April. Berupa media gathering (terbatas) dan seminar (terbuka umum dan disiarkan langsung), dengan tema yang akan diangkat “Langkah Maju Energi Terbarukan Indonesia”.

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan awareness, sense of ownership, dan dukungan masyarakat terhadap penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia pada umumnya dan perkembangan isu-isu terkait Sherpa Track, pada khususnya yang dikoordinasikan bersama oleh Kementerian Luar Negeri bersama Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.

Kegiatan webinar menghadirkan 20 peserta mahasiswa yang berasal dari Semarang dan sekitarnya untuk hadir fisik (terbatas), sementara untuk peserta lainnya berpartisipasi secara virtual melalui livestreaming TVRI Semarang.

Narasumber di antaranya, Stafsus Menlu untuk Penguatan Program Program Prioritas / Co-Sherpa G20 Indonesia, Dubes Dian Triansyah Djani, Founder of Society of Renewable Energy Zagy Berian, Pejabat Kementerian ESDM (TBC), Direktur PELH Kemlu / Co-Sous Sherpa G20 Indonesia Hari Prabowo dan Para Dosen Universitas.

Turut hadir secara hybrid JFT Analis Hukum dan mahasiswa magang di ruang JDIH Kanwil Kemenkumham Jateng.

Melalui kegiatan Ceramah Penyuluhan Terpadu dengan tema “Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Jawa Tengah”, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng A Yuspahruddin menggandeng Unsur Pemerintah Daerah terkait pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Kamis (21/04).

Adanya program Desa/Kelurahan Sadar Hukum merupakan salah satu upaya Kementerian Hukum dan HAM dalam meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum di tengah masyarakat dan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Berkesempatan membuka kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid, Kakanwil medorong jajaran Perangkat Daerah untuk bekerja sama dengan berbagai instansi guna memberikan pengetahuan yang dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakatnya.

“Camat, Lurah, dan Kepala Desa itu tugasnya luar biasa karena semua permasalahan ditangani. Oleh karena itu kita tidak bisa mengerjakan tugas sendirian. Supaya masyarakat sadar dan taat hukum, maka harus bekerja sama dengan pihak seperti intitusi pendidikan, keagaman, hingga institusi hukum,” ujar Yuspahruddin.

Ia pun menjabarkan dengan terciptanya Desa/Kelurahan Sadar Hukum akan berdampak pada berkurangnya permasalahan hukum di dalam masyarakat itu sendiri.

“Kita ini semua harus bekerja keras memberikan pengertian terkait hukum kepada masyarakat. Untuk menghindari adanya persoalan di masyarakat, harus sama-sama melawan dengan mempersiapkan supaya desa kelurahan kita menjadi desa yang sadar, paham, dan taat hukum. Sehingga kita semua bisa menikmati kehidupan di negara kita ini dengan baik,” ungkapnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi dari narasumber antara lain Penyuluh Hukum Ahli Madya BPHN, Biro hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Semarang.

Turut hadir mengikuti kegiatan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bambang Setyabudi dan Kepala Bidang Hukum Deni Setyawan.

Adapun peserta yang mengikuti kegiatan antara lain Camat di wilayah Kota Semarang dan Lurah Binaan Kelurahan Sadar Hukum. Peserta daring Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Kabupaten Demak, Temanggung, Kebumen, Magelang, Semarang, Sukoharjo, Brebes dan Grobogan.

Kegiatan ini juga diikuti secara virtual oleh 34 (tiga puluh empat) Bagian Hukum Kabupaten/Kota se Jawa Tengah lainnya.

Penghargaan diterima Kepala Bagian Umum, Febri Nurdian S yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, A. Yuspahruddin.

Dari 33 Kanwil di seluruh Indonesia, Kanwil Jawa Tengah mendapat peringkat II dengan nilai IKPA 96.94 di bawah Kanwil Kepulauan Riau dengan nilai IKPA 97.51 dan di Peringkat III diraih oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dengan nilai. IKPA 96.82.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, A. Yuspahruddin mengatakan jika penghargaan ini merupakan kerja sama seluruh jajaran di Kanwil Jawa Tengah termasuk dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis.

“Apresiasi bahwa Kanwil Jawa Tengah merupakan satu diantara 3 Kantor Wilayah yang mendapatkan penghargaan terbaik dalam hal IKPA, ” ujarnya pada saat memberikan arahan kegiatan evaluasi capaian kinerja triwuan I, kemarin (18/04).

Untuk tingkat eselon I, peringkat I diraih oleh Balitbang Hukum dan HAM dengan nilai 99.15, peringkat II diraih oleh BPHN dengan nilai 98.78 dan peringkat III diraih oleh Ditjen PP dengan nilai 97.79.

Kabag Pelaksanaan Anggaran, Dina Rasmalita selaku ketua panitia kegiatan melaporkan adanya kegiatan ini didorong dengan adanya perubahan penilaian yang sebelumnya fokus kepada tata kelola pelaksanaan anggaran menjadi fokus kepada peningkatan kualitas belanja yang didukung oleh akselerasi belanja dan capaian output.

Ia juga menegaskan bahwa selain kegiatan penerimaan penghargaan ini, juga akan diadakan evaluasi untuk beberapa Kantor Wilayah yang nilai rata-rata IKPAnya di bawah 87, dengan harapan kedepannya akan meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan anggaran untuk tercapainya target nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran pada tahun 2022.

Sementara itu, Kepala Biro Keuangan, Wisnu Nugroho Dewanto menyampaikan selamat dan apresiasi kepada kantor Wilayah dan Unit Eselon I yang mendapat penghargaan dan berharap agar prestasi ini tetap dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan untuk keberhasilan kementerian.

Sebelumnya Ia menyampaikan, prestasi yang merupakan hasil kerja sama yang baik antara semua pihak telah diraih Kementerian kita yaitu memperoleh peringkat kedua kategori pagu besar atas kinerja anggaran TA 2021 dengan nilai kinerja anggaran 96.57.

Selanjutnya, Wisnu menambahkan bahwa berdasarkan hasil monitoring pada Triwulan I TA 2022, nilai IKPA Kemenkumham adalah 91. Walaupun nilai tersebut termasuk kategori “baik”, akan tetapi masih berada di bawah target nilai IKPA yang ditetapkan oleh Kementerian yaitu 95.

Secara panjang lebar, berbagai strategi dijabarkan agar nilai IKPA tetap baik, di antaranya adalah untuk mempercepat realisasi penyerapan anggaran, penyesuaian halaman III DIPA, penggunaan UP/TUP yang efektif, pengisian capaian output secara akurat dan sebagainya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Karo Keuangan berpesan agar semua pihak berperan aktif dalam peningkatan nilai IKPA sehingga nilainya menjadi meningkat yang mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Bahkan pada tingkatan lebih tinggi, Instansi Pemerintah harus menerapkan Performance Management atau Manajemen Kinerja untuk menjaga performa kerja para pegawainya.

Hal tersebut menjadi penegasan Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng A Yuspahruddin saat memberikan pengarahan penutup pada kegiatan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I yang digelar di aula Lantai 3 Kanwil Kemenkumham Jateng, Senin (18/04).

“Kita (Kanwil Kemenkumham Jateng) juga perlu menerapkan manajemen organisasi dan Performance Management dalam rangka kita melaksanakan kinerja yang baik,” katanya sebagai pembuka arahan.

“Namun secara teori, sebelum kita masuk pada kegiatan ini (evaluasi), alangkah baiknya bila lebih dulu kita melakukan feedback atas apa yang telah kita lakukan untuk memberikan respon terhadap apa yang kita laksanakan, apa penyebab macetnya, apa kemungkinan kendala dan permasalahan yang akan dihadapi,” tambahnya menjelaskan.

Menurut Yuspahruddin, sebenarnya bila dilakukan manajemen yang baik, Instansi Pemerintah pasti berhasil melaksanakan tugas dengan baik, karena orientasinya hanya menjalankan kebijakan publik bukan money oriented atau mencari keuntungan seperti perusahaan.

“Kita ini kan pekerjaannya cuma dalam rangka melaksanakan fungsi manajemen, planning organizing, actuating dan controlling,” ungkapnya.

“Bagaimana kita menggerakkan orang, mengatur orang, mengorganisasi orang, itulah pekerjaan kita. Oleh karena itu saya sangat berharap bahwa kita semua mau memperdalam teknik pengorganisasian,” sambungnya.

Mantan Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh itu mengingatkan pentingnya kepercayaan dalam memberikan delegasi kewenangan agar pelaksanaan kinerja berjalan lancar, tidak terhambat.

“Tidak perlu lagi itu yang namanya One Man Show, super ahli, atau Superman. Kita wajib percaya untuk membagi pekerjaan kepada yang lain,” tegasnya.

“Tetapi memang kita harus pahami dulu perencanaan kerjanya, pahami dulu target kerjanya, di samping itu pahami juga tugas-tugas mandatori,” katanya menambahkan.

Kegiatan ini sendiri merupakan langkah Kanwil Kemenkumham Jateng untuk meview kinerjanya selama kuartal pertama tahun 2022. Menganalisa capaian yang telah dilakukan berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian.

Sebelumnya kegiatan lebih dulu diisi dengan paparan yang disampaikan masing-masing Kepala Divisi.

Dalam presentasinya, mereka melaporkan capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dilakukan. Ditambah dengan paparan mengenai kendala yang ditemukan dalam mencapai target dan rencana tindak lanjut atas hasil evaluasi.

Selain digelar secara langsung, Kegiatan juga berlangsung secara virtual. Hadir langsung pada kegiatan ini para Pejabat Administrasi Kantor Wilayah sebagai Penanggung Jawab Program. Sementara seluruh Kepala UPT se Jawa Tengah mengikuti kegiatan secara virtual.