“Berempati bukan sebatas berhenti pada membayangkan kondisi orang lain, tapi orang tua bisa melatih anak untuk peduli,” katanya di Purwokerto, Kamis.

Dosen komunikasi keluarga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman itu menambahkan bahwa untuk menumbuhkan empati dan kepedulian sosial anak, kata dia, orang tua bisa memberikan contoh kepada anak.

“Misalkan, pada masa pandemi ini orang tua bisa mengajak anak bersama-sama berdonasi dalam rangka tanggap pandemi. Anak yang sudah memiliki uang saku atau tabungan, bisa diajak menyisihkan sebagian untuk berbagi. Bukan soal besaran donasinya, tapi anak dilatih untuk bertindak, itu jauh lebih punya dampak nyata,” katanya.

Dengan demikian, kata dia, anak sejak kecil dilatih untuk memiliki kepekaan, peduli dengan sesama dan terbiasa untuk memberi.

“Melalui pendekatan komunikasi, dengan pesan yang mudah dicerna, melalui interaksi yang hangat untuk mewujudkan makna kebajikan, maka sesungguhnya keluarga bisa menjadi madrasah atau sekolah kehidupan, di mana orang tua berkesempatan untuk mendidik anak tentang nilai-nilai kemanusiaan,” katanya.

Dia menambahkan pada masa pandemi di mana banyak kegiatan dilakukan di dalam rumah maka besar kemungkinan anak akan mengalami rasa bosan.

“Ketika anak merasa bosan di rumah, dan ingin bermain di luar, kita mengingatkan kepada anak bahwa apa yang dianggap membosankan itu sesungguhnya yang didambakan oleh banyak orang. Berada di rumah adalah ‘kemewahan’ tersendiri dengan segala keterbatasan, karena rumah menjadi benteng pertahanan yang aman dalam menghadapi pandemi,” katanya.

Dia menambahkan ada juga kemungkinan anak merasa bosan dengan makanan yang dinilai kurang variatif selama periode berdiam di rumah.

“Ketika anak mungkin merasa bosan dengan makanan yang boleh jadi tidak lebih variatif dari hari-hari biasanya, orang tua dapat mengingatkan banyak di luar sana yang karena pandemi kehilangan pekerjaan sehingga berpikir keras untuk mengatur ulang pola konsumsinya,” katanya.

“Perlindungan bagi pekerja migran khususnya yang terdampak COVID-19 perlu menjadi perhatian,” katanya di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Kamis.

Dia mencontohkan, bagi pekerja migran yang mengalami PHK, misalnya, perlu adanya bantuan logistik dan memastikan kesehatan mereka.

“Untuk pekerja migran yang akan kembali pulang ke Tanah Air, perlu dipastikan bahwa mereka tidak tertahan di bandara serta disediakan fasilitas untuk karantina selama 14 hari,” katanya.

Selain itu, bagi pekerja migran yang telah tiba di Tanah Air dan telah menjalani karantina, kata dia, perlu diberikan surat keterangan sehat sebagai bekal pulang ke kampung halaman.

“Surat keterangan sehat setelah menjalani karantina selama 14 hari bertujuan supaya desa dan masyarakat atau tetangga mereka bisa menerima kepulangan mereka dengan baik tanpa ada stigma negatif,” katanya.

Dia juga memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah menyiapkan program perlindungan kepada para pekerja migran baik yang sudah kembali ke Tanah Air maupun yang masih berada di luar negeri.

“Kami berharap implementasinya akan berjalan dengan baik dalam rangka perlindungan bagi pekerja migran,” katanya.

Sementara itu, seperti diwartakan sebelumnya Presiden Joko Widodo menyampaikan fokusnya pada enam hal yang menjadi perhatian bersama untuk memitigasi dampak COVID-19 terhadap sektor ketenagakerjaan.

Pertama terkait program stimulus ekonomi dan kedua terkait skema program yang meringankan beban mereka.

Hal yang ketiga, untuk pekerja di sektor informal Presiden meminta agar mereka dimasukkan dalam program jaring pengaman sosial.

Keempat, bagi pekerja yang di rumahkan atau korban PHK, Presiden meminta agar mereka diberikan prioritas untuk mendapatkan kartu prakerja.

Kelima terkait program padat karya tunai, sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja yang banyak.

Keenam terkait perlindungan kepada para pekerja migran baik yang sudah kembali ke Tanah Air maupun yang masih berada di luar negeri.

“Tingkatkan konsumsi ikan sebagai salah satu pangan yang bergizi dan aman bagi kesehatan serta berdampak positif bagi daya tahan tubuh,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis.

Dia menambahkan kampanye gemar makan ikan harus terus ditingkatkan kendati di tengah pandemi COVID-19.

“Upaya untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ikan harus terus ditingkatkan karena sangat bermanfaat bagi kesehatan,” katanya.

Selain itu, ujar dia, harga ikan yang relatif stabil juga dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap nilai inflasi.

“Dengan meningkatkan konsumsi ikan maka secara tidak langsung juga dapat memberi dukungan terhadap nelayan agar terus bersemangat melaut atau bagi petani ikan agar terus membudidayakan ikan dan menghasilkan ikan sebagai makanan bagi masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, dia juga mengingatkan perlunya pemerintah meningkatkan bantuan untuk nelayan agar tetap bisa melaut selama masa pandemi COVID-19.

“Tingkatkan bantuan untuk nelayan agar tetap bisa melaut dan menekan dampak COVID-19 misalkan bantuan berupa modal kerja, masker hingga jaringan internet gratis untuk memasarkan produk secara daring,” katanya.

Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan itu mengatakan, meskipun nelayan hingga saat ini masih terus melaut, namun dampak COVID-19 dikhawatirkan tetap dirasakan nelayan karena pendapatannya menurun.

Dia mengatakan bantuan bagi nelayan diperlukan agar nelayan bisa fokus melaut dan mendukung ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat.

“Nelayan tetap harus melakukan aktivitas melaut sehingga harus terjamin kenyamanan dan keamanan dalam bekerja,” katanya.

“Saya selaku kuasa hukum dari Yarsi, salah satu pendirinya adalah klien saya karena ada empat pendiri, tiga orang di antaranya telah meninggal dunia. Satu pendiri yang masih hidup, yakni Pak H. Muhaddin Dahlan,” kata Djoko Susanto selaku Kuasa Hukum Yarsi saat menggelar konferensi pers di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis.

Ia mengatakan gugatan tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 27 November 2019 dan sidang perdabanya akan digelar pada tanggal 19 Desember 2019.

Selain Yarusif, kata dia, gugatan tersebut juga diajukan terhadap Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (Yarusib) dan beberapa pihak lainnya.

Menurut dia, gugatan tersebut berkaitan dengan adanya tiga yayasan yang berdiri di tempat yang sama, memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang sama, dan menguasai Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap.

Tiga yayasan tersebut terdiri atas Yayasan Rumah Sakit Islam, Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah, dan Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (Yarusib).

“Inti permasalahannya adalah pendirian Yarusif dan Yarusib dinilai melakukan perbuatan melanggar hukum karena melanggar ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan. di dalam ketentuan yayasan yang ada, bahwa Yarusi masih hidup,” katanya.

Dalam hal ini, kata dia, Yarsi didirikan pada tahun 1983 untuk mengelola Rumah Sakit Islam Cilacap yang berlokasi di Jalan Juanda Nomor 20, Cilacap.

Akan tetapi pada tahun 2010, muncul Yarusif (Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah) sebagai yayasan baru dengan alamat menggunakan alamat yang sama dan berdiri di atas aset milik Yarusi yang berdiri lebih dulu.

“Bahkan di dalam ketentuan Yarusif, disebutkan bahwa Yarusi telah mati, padahal tidak pernah mati,” kata Djoko.

Selain itu, kata dia, muncul pula Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (Yarusib) pada tahun 2016 yang mengaku sebagai kelanjutan Yayasan Rumah Sakit Islam dan berdiri di atas aset milik Yarusi.

Terkait dengan hal tersebut, kata dia, pihaknya menggugat Yarusif, Yarusib, dan beberapa pihak lainnya karena mereka dinilai telah melanggar ketentuan undang-undang yang ada.

“Dari hal tersebut, ada perbuatan-perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak, sehingga kami mengajukan kurang lebih 39 tergugat,” tegasnya.

Ia mengatakan dalam gugatan tersebut, pihaknya menuntut Pengadilan Negeri Cilacap memerintahkan dan menghukum para tergugat, para turut tergugat, dan para turut tergugat berkepentingan untuk menghentikan sementara waktu kegiatan dan operasional Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap demi hukum sampai dengan adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menurut dia, penutupan sementara itu perlu dilakukan agar masyarakat pencari layanan kesehatan terlindungi karena tempat tersebut belum secara sah sebagai tempat pelayanan kesehatan.

“Hal itu untuk menghindari kemungkinan terjadinya malpraktik dan maladministrasi di Rumah Sakit Islam Fatimah atas praktik pelayanan kesehatan yang belum jelas siapa penanggungjawabnya,” katanya.

Sementara itu, salah seorang pendiri Yarusi, H. Muhaddin Dahlan mengatakan pihaknya menggugat Yarusif karena yayasan tersebut menguasai aset yang didirikan oleh Yarusi, yakni Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap.

Menurut dia, hal itu berawal dari keinginan mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier untuk masuk sebagai salah satu pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarusi) pada tahun 2000 hingga akhirnya dimasukkan oleh Ketua Yarusi (saat itu) H. Hozy.

Setelah H. Hozy meninggal pada tahun 2002, Fuad Bawazier mengumpulkan seluruh pengurus yayasan dan menyatakan jika dirinya sebagai ketua yayasan.

Selanjutnya pada tahun 2004, Ketua Yarusi Fuad Bawazier menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan di mana suatu yayasan harus terdiri atas tiga organ, yakni pembina, pengawas, dan pengurus.

“Setelah Fuad Bawazier menjadi Ketua Pembina Yarusi, dia memerintahkan Notaris Naimah untuk mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta, tetapi tidak bisa karena NPWP-nya tidak diberikan,” katanya.

Oleh karena tidak bisa didaftarkan, kata dia, Fuad Bawazier memerintahkan Notaris Naimah untuk membuat yayasan baru namun yang bersangkutan tidak mau karena masih ada yayasan yang lama, yakni Yarusi.

Menurut dia, berkas pendirian yayasan baru tersebut selanjutnya ditarik dan dipindahkan ke Notaris Imam Syuhada di Kroya hingga akhirnya lahirlah Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (Yarusif) pada tahun 2010.

Ia mengatakan Yarusif bisa didaftarkan ke Kemenkumham karena NPWP Yarusi dilampirkan dalam berkas pendaftaran yayasan baru dan namanya sudah menggunakan Yarusif.

“Siapa yang mengubah dari Yarusi menjadi Yarusif, ini yang masih belum ada yang ngerti. Saat saya tanya ke Notaris Imam Syuhada, dia mengatakan jika saat menerima NPWP, namanya sudah Yarusif. Itu berarti ada yang mengubah, institusinya ya Kantor Pajak,” katanya.

Dengan adanya yayasan yang baru, kata dia, Fuad Bawazier selalu Ketua Pembina Yarusi diperintahkan untuk menyerahkan aset ke Ketua Pembina Yarusif yang juga dijabat oleh mantan Menteri Keuangan itu karena Yayasan Rumah Sakit Islam (yayasan yang lama, red.) sudah dinyatakan mati.

“Kami saat itu hanya mengikuti karena saat dia (Fuad Bawazier, red.) minta jadi pengurus, dia janji akan membantu rumah sakit,” tambahnya.

Muhaddin mengatakan dalam perkembangannya dari tahun ke tahun, Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah seolah menjadi yayasan pribadi.

Bahkan, dia mengaku dikeluarkan dari posisi pembina dan ditugaskan sebagai ketua yayasan hingga akhirnya digeser ke posisi pengawas. Selain itu, kepengurusan yayasan diisi oleh orang-orang kepercayaan Fuad Bawazier.

“Selama tiga tahun saya mengurus yayasan, pengurusnya kalau diundang tidak pernah mau datang. Saat saya usulkan adanya perombakan kepengurusan, saya malah digeser ke pengawas,” katanya.

Lebih lanjut, dia mengaku telah mencoba melakukan mediasi namun tidak pernah diterima. Demikian pula ketika pihaknya berkirim surat ke Fuad Bawazier agar aset Yarusif dikembalikan ke Yarusi, sampai saat ini tidak ada jawaban.

Terkait hal itu, dia mengatakan pihaknya selaku pendiri Yarusi menuntut agar aset Yarusif dikembalikan ke Yayasan Rumah Sakit Islam.

“Kalau tidak dikembalikan, tolong supaya pengadilan menutup yayasan ini (Yarusif, red.),” katanya.

Saat dihubungi melalui pesawat telepon, Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (Yarusif) Muhammad Husni mengaku belum mengetahui jika ada gugatan terhadap Yarusif yang diajukan oleh Yarusi ke Pengadilan Negeri Cilacap.

Kendati demikian, dia mengatakan gugatan tersebut tidak masalah dan pihaknya akan mengikuti semua proses sesuai dengan jalur hukum.

“Tinggal nanti bagaimana pembuktiannya, kan seperti itu saja,” katanya.

Ia mengaku jika sebelumnya Yarusif digugat oleh Yarusib melalui Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

“Kalah mereka. Yarusib sudah ditolak gugatannya karena memang apa yang telah dilakukan oleh kita, Rumah Sakit Islam Fatimah sudah benar. Apa yang dilakukan oleh Menkumham itu juga sudah benar dalam membuat SK (Surat Keputusan) kepada kita, semua prosedur itu sudah kita lalui sesuai dengan undang-undang,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, gugatan yang diajukan oleh Yarusib ditolak PTUN Jakarta untuk seluruhnya sehingga setelah putusan tersebut, Yarusif secara de facto dan de jure merupakan yayasan yang sah dalam pengelolaan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap sampai saat ini.

Menurut dia, peralihan dari Yarusi ke Yarusif dinilai sudah benar oleh pengadilan, sehingga pihaknya optimistis Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah akan menang atas gugatan yang diajukan Yayasan Rumah Sakit Islam. CILACAP.INFO –

Dari pantauan di Pasar Manis, Selasa, harga cabai merah besar yang sempat bertahan pada kisaran Rp35.000 per kilogram selama satu pekan. Kini berkisar Rp32.000-Rp33.000 per kilogram atau sama seperti sebelum mengalami kenaikan.

Demikian pula dengan harga cabai merah keriting yang selama satu pekan terakhir melonjak hingga Rp35.000 per kilogram. Kini turun menjadi Rp30.000 per kilogram.

Sementara harga cabai rawit hijau turun menjadi Rp33.000 per kilogram setelah sempat melonjak hingga Rp38.000 per kilogram selama empat hari. Sedangkan harga cabai rawit merah masih bertahan pada kisaran Rp45.000 per kilogram.

Salah seorang pedagang, Yuni, mengakui jika harga beberapa jenis cabai kembali turun setelah mengalami kenaikan karena pasokannya kembali lancar.

“Informasi dari pengepul, kemarin pas harganya naik disebabkan oleh faktor cuaca yang kembali kering atau tidak hujan sehingga pasokannya berkurang. Namun setelah hujan kembali turun dalam satu pekan terakhir, pasokan cabai mulai lancar.” katanya.

Kendati harga beberapa jenis cabai kembali turun, dia mengatakan harga cabai rawit merah masih bertahan pada kisaran Rp45.000 per kilogram.

“Biasanya sih kalau harga cabai lainnya telah turun, selang beberapa hari (harga cabai rawit merah) akan ikut turun.” katanya.

Pedagang lainnya, Hamidah mengharapkan pasokan cabai tetap lancar agar harganya stabil sehingga tidak memengaruhi daya beli masyarakat.

“Kalau harganya terlalu tinggi, tentunya daya beli masyarakat akan menurun. Kami selalu pedagang juga kerepotan kalau harganya terlalu tinggi.” katanya. CILACAP.INFO –

Sedari tahun 2018 hingga awal Juli 2019, Pengungkapan Pungli telah tercatat dengan 70 Kasus. Pengungkapan tersebut terjadi pada truck-truck Pertamina dan juga Parkir.

Hal ini dikatakan oleh Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Polda Jateng, Kombes Pol Budi Yuwono, saat menghadiri acara sosialisasi PP No. 87/2016. Yakni tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di Purwokerto, pada Rabu (31/7).

“Kabupaten Cilacap mendominasi pengungkapan pungli dibandingkan dengan Banyumas yang tidak begitu menonjol,” Kata Kombes Po Budi.

Lebih lanjut ia menilai bahwa. Cilacap termasuk daerah yang aktif menindak lanjut kasus pungutan liar.

“Cilacap temasuk daerah yang aktif dan sigap dalam menindak lanjut kasus pungli. Sudah 70 Kasus berhasil diungkap Tim Saber Pungli di Cilacap. Ini merupakan pengungkapan terbanyak di wilayah hukum Polda Jawa Tengah,” Jelasnya.

Selain Cilacap. Tim Saber Pungli Polda Jateng juga sudah melakukan sosialisasi di 3 daerah, yakni Kabupaten Solo, Pekalongan dan Ungaran.

Di tahun 2019 ini, Tim Saber Pungli juga sedang gencar-gencarnya menyasar ke bidang pendidikan.

“Sehinggga nantinya dalam berbagai sosialisasi yang akan dilakukan, untuk selalu melibatkan sekolah termasuk para siswa dan kepala sekolah serta wali murid,” Imbuhnya.

Menurut Kombes Pol Budi Yuwono. Pungutan liar bisa terjadi pada semua bidang. Tidak hanya di bidang transportasi, instutusi pendidikan juga berpotensi melakukan pungli.

“Pungli itu bisa berpotensi muncul dimana-mana. Sepanjang ada niat dan peluang. Maka pungli bisa terjadi. Maka pada tahun ini, kita akan gencarkan hal ini di bidang pendidikan,” Pungkasnya.