Baik (Gerindra-PDI-P), PKB, maupun koalisi penyeimbang (PPP, P Golkar dan PKS) serta partai-partai baru seperti Partai Umat (Amien Rais), Gelora (Fahri Hamzah) menurut Dr. Mahmuzar, M.Hum, pakar hukum tata negara UIN Sultan Syarif Kasim, Riau.

“Terlalu dini bicara Pemilu 2024. Sekarang baru tahun 2021. Orang yang bicara pemilu 2024 yang masih 3 tahun lagi, pertanda yang mereka pikirkan hanya kekuasaan belaka,” kata Dr. Mahmuzar.

Ditambahkan, Mahmuzar, Bicara pemilu dan memutar otak guna mendapatkan kekuasaaan melalui pemilu, ada baiknya dilakukan satu tahun menjelang pemilu, paling cepat satu setengah tahun menjelang pemilu,” sarannya.

Sekarang, lanjut dosen Fakultas Syariah dan Hukum ini, hampir semua orang yang mendapatkan kekuasaan melalui pemilu, memikirkan pemilu.

“Akibatnya mereka tidak konsen bekerja memperbaiki keadaan bangsa yang perlu perhatian serius, padahal pemilu belum genap usai 2 tahun lalu,” lanjut Dr Mahmuzar penuh prihatin.

“Kalau elit politik bicara pemilu melulu, lama-lama rakyat jadi bosan,” pungkas Dr. Mahmuzar,MHium mrengakhiri perbincangan.(*) Aji Setiawan

Pemilu 1955 diklaim sebagai pemilu paling demokratis sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia sampai saat ini.

Sudah sepuluh kali Indonesia melaksanakan Pemilu dan anehnya, UU Pemilu juga berganti-ganti.”Jadi aneh, setiap mau Pemilu ganti UU Pemilu,” kata Dr. Mahmuzar, M.Hum dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, Riau.

Pemilu 2024 memang beberapa tahun lagi, namun DPR RI menganggap sudah tidak cukup waktu lagi untuk membahas UU Pemilu atau revisi UU Pemilu karena proses politik seperti verifikasi Parpol peserta pemily segera berjalan.Jika UU Pemilu ingin tetap direvisi, jalan keluarnya hanya melalui Perpu lanjut Dr. Mahmuzar, M.Hum.

Beliau juga menyayangkan sikap partai politik saat ini yang masih bergaya Orde Baru.

“Partai Politik masih bersifat sentralistik, semua kebijakan dan keputusan ditentukan Pengurus Pusat, mestinya DPW, DPD dan DPC diberi otonomi misalnya dalam menebtukan calon kepala daerah, calon anggota legislatif dan lain-lain. Ingat, Otonomi daerah, lanjut Dr Mahmuzar, sudah berjalan selama 21 tahun lebih, sementara Partai Politik tidak mau merubah sikap, tetap dengan gaya sentralistiknya, aneh. “Berkuasa itu memang enak, tapi jangan lupa? Partai politik yang seperti itu cepat atau lambat pasti akan mati, ditinggalkan para simpatisan dan pendukungnya,” pungkas alumni program Doktoral Universitas Islam Indonesia-Yogyakarta mengakhiri perbincangan.(***)

Usul perubahan pasal 7 hanya muncul belakangan ini agar Presiden Jokowi bisa menjabat untuk ke 3 kalinya.

Usul itu, gagasan yang berbahaya. Regenerasi kepemimpinan tersendat.

Sebaiknya Presiden Jokowi menolak gagasan itu seperti yang pernah dilakukan Presiden Qorazon Aquino di Philipina yang dulu juga diusulkan oleh mayoritas rakyat Philipina agar Aquino menjadi presiden Philipina untuk yang ke 3 kalinya dengan cara mengubah konstitusi Philipina.(*)

Pengajar ilmu hukum dan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Sultan Syarif Kasim, Riau.

Dalam rilisnya di fanpage Official Gemawira, pihaknya mengklarifikasi bahwa tidak ada kerja sama dengan Vtube.

Menurut keterangan yang ditulis Gemawira tidak ada perjanjian secara Legal dan tidak ada bentuk dokumen perjanjian antara Vtube dan Gemawira.

Pernyataan tersebut ditulis lantaran banyaknya pesan yang masuk ke Gemawira terkait benar tidaknya kerja sama antara kedua belah pihak.

“Kawan-kawan UMKM semuanya, berhubung banyak nya inbox yang masuk, dengan ini kami meng informasikan bahwa tidak ada kerja sama antara GEMAWIRA dan VTUBE.” Tulis akun Gemawira.

Dijelaskan, bahwa terkait Video Youtube yang beredar hanyalah rekaman wawancara antara pihak VTUBE dengan GEMAWIRA.

“Pihak VTUBE mendatangi GEMAWIRA RIAU dan pihak Ketua GEMAWIRA RIAU, mak Awalia juga sudah menampik adanya kerja sama tersebut.” Tulisnya.

“Secara LEGAL tidak ada dokumen perjanjian kerja sama antara keduanya. Demikian, mudah-mudahan hal ini menjadi CLEAR bagi semuanya. Satukan Gemakan Sukseskan.” Tulis Gemawira.

Diketahui bahwa Vtube sedang gencar melakukan promosi terkait bisnisnya yang katanya akan di launching pada awal bulan Maret 2021 dengan Aplikasi baru Versi 3.0 dan adanya Ecommerce dan akan legal 100%.

Bahkan promosi melalui platform youtube juga gencar yakni salah satunya akan membantu perekonomian masyarakat melalui sektor UMKM.

Namun promosi yang dilakukan justru mengarah ke over claim dengan cara mencatut bahwa menjalin kerja sama dengan pihak tertentu. Tak hanya itu, sebelumnya juga dikabarkan bahwa Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI), Tongan Lumban Tobing juga telah menandatangani surat yang bahwa Vtube menjadi Legal.

Namun Tongam L Tobing membantahnya, dan bahkan tidak mengetahui surat apa yang beredar di media sosial terkait pencatutan namanya yang menandatangani surat untuk Vtube.

Tongam juga mengatakan bahwa entitas tersebut masih ilegal, sedangkan dalam wawancara daring antara Kominfo dan SWI kemarin, Tongam mengatakan jika entitas tersebut ingin dinormalisasi, maka pihak Vtube yakni PT Future View Tech harus mengikuti 5 persyaratan sesuai yang di rekomendasikan SWI.

Menurut Tongam, Vtube baru memenuhi 3 persayaratan yakni menertibkan komunitas, memakai server indonesia, dan juga memakai rupiah.

Sedangkan 2 persyaratan lagi yang harus dipatuhi agar dapat dinormalisasi, pihak Vtube harus menghapus skema referral dan pemberian bonus harus dibayarkan perusahaan bukan member.

Jenis Konten : Hoaks dan Over Claim Klarifikasi : Video Youtube yang beredar hanyalah rekaman wawancara antara pihak VTUBE dengan GEMAWIRA

“Sebaiknya petahana cuti semenjak calon kepala daerah ditetapkan oleh KPU, bukan hanya pada waktu kampanye. Sekalipun di UU Pilkada,disebutkan cuti hanya pada waktu kampanye,” demikian kata Dr. Mahmuzar, MHum pakar hukum tata negara Fakultas Syariah & Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Jum’at (28/8).

DitamBahkannya, hal itu dapat dilihat pada Pasal 70 ayat 3 UU No 10 thn 2016. “Jika petahana maju menjadi calon kepala daerah, tugas kepala daerah dilaksanakan oleh (PLH) wakilnya, jika wakilnya tak ada maka PLH nya Sekda. Penjabat kepala daerah dan PLH merupakan dua hal yang beda. PLH hanya bertugas menjalankan tugas kepala daerah untuk sementara waktu, misalnya sampai waktu cuti kepala daerah habis,” jelas DR. Mahmuzar yang juga alumni S-3 ilmu hukum UII.

Penjabat kepala daerah, lanjutnya, dia menggantikan kepala daerah definitif sampai kepala daerah yang baru dilantik atau diambil sumpah/janjinya.(*)