“Kita harus referensinya aturan, karena kita bekerja di Kemenkumham, hukum sebagai regulasi yang mengawal” dan “Kenali tugas dan aturan anda dengan baik, sehingga anda dapat mengimplemtasikan dengan baik. Tahu aturannya.

Kalau kita tidak tahu jadi sembrono dalam melaksanakan tugasnya” (Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Komjen Pol Andap Budhi Revianto, Kamis (04/11) di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, arahan ini sebagai titik awal pondasi bahwa regulasi dan pelaksanaannya adalah Tertib Administrasi bagi Kemenkumham sebagai kunci pegangan bagi pegawai PNS Kemenkumham, termasuk Satuan Kerja Unit Pelayanan Teknis (Satker UPT) BHP Semarang.

Sebagaimana kita ketahui, ruang lingkup seputar permasalahan disiplin kepegawaian jelas tercantum pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, hal ini telah tersampaikan dari Tim Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham bersama narasumber Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenkumham.

Kepala Sub Bagian Penegakan Disiplin dan Pemberhentian, Ajun Roni Prasetyo bersama Tim Kepegawaian Sekretariat Ditjen AHU Kemenkumham dan Biro Kepegawaian Sekjen Kemenkumham, Riesyana sebagai narasumber yang telah melaksanakan sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Disiplin Pegawai kepada seluruh jajaran BHP Semarang di gedung pertemuan BHP Semarang pada hari jumat tanggal 19 Nopember 2021.

Terbitnya PP No. 94 tahun 2021, terdapat ketentuan disiplin PNS, baik dalam hal konsepsi maupun jenis hukuman disiplinnya.

Ketentuan disiplin PNS, PP No. 94 tahun 2021, di antaranya, khususnya terkait pengertian mengenai Masuk Kerja.

Masuk kerja dalam PP Nomor 94 tahun 2021 didefinisikan sebagan keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.

Aturan disiplin PP Nomor 94 tahun 2021, terkait jenis hukuman disiplin tingkat sedang dan berat.

Pada dua jenis hukuman disiplin di atas, ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis hukuman disiplin sedang

a. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen} selama 6 (enam) bulan;

b. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen} selama 9 (sembilan) bulan; dan

c. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

2. Jenis hukuman disiplin berat

a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;

b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan

c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

PP Nomor 94 tahun 2021, mengenai implementasi dari penegakan disiplin PNS melalui penjatuhan hukuman disiplin, adanya konsekuensi bagi Atasan Langsung dan Pejabat Berwenang, sebagai berikut:

1. Bagi Atasan Langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi hukuman disiplin dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat; dan

2. Pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, tidak menjatuhkan hukuman disiplin yang sesuai pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS, Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat.

Selanjutnya, dilansir BKN, Informasi tata kelola pensiun PNS yang menjadi salah satu koor bisnis BKN, permasalahan kepegawaian terkait pensiun mengenai penerbitan pertimbangan teknis (Pertek) pensiun, lambatnya penerbitan Surat Keterangan (SK) Pensiun dan hal lainnya terkait status dan kedudukan PNS yang berpengaruh pada penetapan pensiun PNS.

Untuk menetapkan SK dan Pertek Pensiun diperlukan “Kecermatan dan Kecepatan” :

a. Cermat, patut dicatat, sesuaikan regulasi kepegawaian yang berlaku sampai saat ini. Dari aturan Pertek yang terdapat data ahli waris serta jenis pemberhentian berbeda, kenaikan pangkat pengabdian hingga hal-hal dan atau data valid tepat harus dipersiapkan PNS memasuki usia pensiun; dan

b. Cepat, jangan sampai terkondisi penetapan SK dan Pertek terlambat.

Jangan lupa, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, Saat ini BKN telah mempergunakan Sistem Pensiun Pegawai PNS, otomatis pensiun, yaitu :

“Penetapan Pensiun Otomatis (PPO)” berbasis less paper dan by system terintegrasi dengan manajemen satu data pegawai PNS seluruh Indonesia yang telah terhubung di Badan Kepegawaian Negara melalui SAPK sehingga jika tercantum adanya data nama PNS yang pensiun maka nama pegawai PNS tersebut otomatis pensiun.

SAPK merupakan sebuah sistem aplikasi pelayanan kepegawaian BKN secara otomatis memudahkan proses administrasi PNS dan BKN itu sendiri.

fitur My SAPK BKN sudah terdapat secara online dan merupakan aplikasi milik BKN bertujuan untuk memudahkan PNS dalam mendapatkan pelayanan kepegawaian dengan aplikasi berbasis online yang mudah dalam penggunaannya.

Koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan Tim Balai Harta Peninggalan Semarang agar seluruh pegawai Kemenkumham, khususnya Satker UPT BHP Semarang, memperoleh informasi dalam kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Demikian disampaikan oleh M. Busyro Muqoddas, Ketua PP Muhammadiyah dalam Diskusi yang adakan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah pada (20/3). Ia memaparkan, perlindungan petani dan nelayan berada dalam pusaran korupsi sistemik, masif dan terstruktur.

“Langkan impor beras sebagai petir yang menyambar nasib jutaan petani yang sedang dalam masa panen. Dan impor garam sebagai pukulan telak terhadap petani garam,” tegas Busyro.

Menyikapi hal itu, elemen masyarakat sipil terpanggil kepekaan rasa keberakyatannya untuk membersamai rakyat menghadapi gejala pelemahan masyarakat sipil. Karena itu, Busyro mendorong Muhammadiyah, Nahdlatul ‘Ulama, Konferensi Wali Greja Indonesia, dan organisasi keagamaan lain untuk aktif menyuarakan keadilan.

“MPM sebagai salah satu unit di Muhammadiyah sebagaimana majelis yang lain dihadapkan kepada persoalan yang amat serius di negeri ini,” tutur Busyro.

Karenanya, menurut Busyro, kehadiran MPM merupakan wujud misi moral dan tanggung jawab lembaga keagamaan dalam wajahnya yang independen, imparsial, dan kritis konstruktif kenegaraan yang memperhatinkan masa depan rakyat, bangsa dan negara Indonesia.

Busryo mengaris bawahi, bahwa perlu pelibatan masyarakat sipil untuk lebih bisa pro aktif termasuk perguruan tinggi untuk menjadi lembaga independen yang memiliki akademik freedom.

Senada dengan itu, Prof. Tamrin Amal Tomagola, Sosiolog Universitas Indonesia menyebut korupsi yang terjadi di Indonesia semakin ke sini, semakin memburuk. Hal itu disebabkan karena terjadinya penguatan konsolidasi antar elite oligarki politik, namun di sisi lain, konsolidasi di antara masyarakat sipil semakin memudar.

Berdasarkan keterangan pers yang dirilis pada Kamis, 30 Juli 2020, Pjs. General Manager (GM) Pertamina Marketing Operation (MOR) IV Jawa Bagian Tengah (JBT) Rahman Pramono Wibowo menerangkan saat ini sudah tersedia enam unit Pertashop di Provinsi DIY.

“3 unit Pertashop di Kabupaten Gunung Kidul yaitu Desa Sidoharjo, Girimulyo, dan Jurangrejo. 2 unit di Kabupaten Kulon Progo tepatnya di Desa Ngargosari dan Giripurwo. Sementara 1 unit yang baru saja diresmikan tanggal 29 Juli yaitu di Kabupaten Sleman, Desa Umbulharjo,” ungkapnya.

Terkait supply point, Pramono menjelaskan keenam Pertashop tersebut semuanya dipasok dari Fuel Terminal Rewulu.

Pramono berharap jumlah Pertashop di Provinsi DIY akan terus bertambah seiring ketersediaan perangkat dan kesiapan lokasi desa yang dituju untuk didirikan Pertashop.

Menurut Pramono, Pertamina juga telah mengusung program One Village One Outlet (OVOO) dalam menjamin ketersediaan energi hingga daerah-daerah pelosok melalui Pertashop.

Dirinya berharap, ke depan setiap kecamatan di seluruh Indonesia, khususnya DIY, paling tidak terdapat satu gerai layanan Pertamina yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

“Kami membuka peluang kerja sama bagi pemerintah daerah maupun pihak lainnya yang tertarik untuk menjalankan usaha Pertashop dan utamanya belum tersedia layanan penyalur BBM dan LPG di tingkat desa atau kecamatan. Hal tersebut untuk mempercepat pencapaian OVOO dan juga dapat meningkatkan perekonomian desa,” terang Pramono.

Kendati dioperasikan di tengah desa, Pramono meyakinkan Pertashop yang dijalankan Pertamina telah memenuhi seluruh aspek keamanan dan keselamatan atau HSSE (Health, Safety, Security & Environment) dalam pengoperasiannya sehingga aman untuk dioperasikan di tengah masyarakat pedesaan.

“Dapat kami sampaikan bahwa Pertashop merupakan satu-satunya lembaga penyalur produk Pertamina yang legal atau memiliki izin resmi dari Pertamina selain SPBU. Kami tetap menghimbau kepada masyarakat untuk mendapatkan produk BBM dan LPG di Lembaga penyalur resmi Pertamina,” imbuhnya. *MOR IV/HM

Kedatangannya disambut pemilik rumah gerabah, Taufik dan pegawainya. Selain menerima pengetahuan tentang proses membuat gerabah, pada kesempatan itu juga dipraktekan secara langsung cara membuat gerabah. Ilmu ini tidak di sia-siakan oleh anggota Persit Kodim Cilacap, Bahkan Ketua Persit beserta pengurusnya berkesempatan untuk mempraktekan cara membuat gerabah.

Dijelaskan Taufik, kerajinan gerabahnya sudah dimulai sejak lama dan hal ini merupakan warisan leluhurnya. Hampir sebagian warga Kajen, Kasongan dikenal banyak orang sebagai pengrajin gerabah. Rumah gerabahnya selain didatangi para pembeli, juga sering didatangi dari pihak lain baik dari Instansi Pemerintahan, Militer, Persit, Kepolisian dan Mahasiswa hanya sekedar untuk tahu tentang proses membuat gerabah. .

” Mereka datang untuk menimba ilmu tentang cara membuat gerabah mulai dari bahan bakunya, cara mencampur adonan tanahnya, proses membuatnya, menjemur, membakar hingga finishing. Kita terbuka untuk hal ini, Bahkan kita sering diminta untuk mempresentasikan hal ini kepada para Mahasiswa,” terang Taufik.

Dia mengaku, dari kerajinan gerabah ini penghasilannya sangat besar. Pemasarannya pun tidak hanya di Pulau Jawa saja, namun hingga ke pulau lain yang ada di wilayah Indonesia. Kita belum berani ke luar negeri karena biayanya cukup mahal,” ungkapnya.

Terkait kunjungan ini, Ketua Persit Cabang Cilacap berharap kepada para pengurusnya agar ilmu yang di dapat ini bisa menambah ketrampilan dan selanjutnya dapat dipraktekan ataupun ditularkan kepada anggota Persit lainnya dengan harapan nantinya bisa menambah penghasilan bagi keluarganya. ” Saya kira, kerajinan ini bisa dilakukan oleh anggota Persit dan tidak menutup kemungkinan bisa dikembangkan di Cilacap, ” harap Ny. Ina.

Dalam kunjungannya ke wilayah Yogyakarta ini, Ketua Persit KCK Cabang XVIII Kodim 0703 Cilacap beserta para pengurusnya juga mengunjungi tempat lainnys seperti wisata Tebing Breksi dan Candi Prambanan. (* / Urip Pendim 0703 Cilacap)

Pria asal Cilacap berinisial TS (29) tersebut pergi berlibur ke kota Gudeg Yogyakarta untuk bersenang-senang demi kepuasan. Tersangka diketahui merupakan pedagang online (Online Shop).

Ia berkunjung ke jogja dimulai pada bulan juni berbekal uang Rp. 2 juta untuk sekedar berwisata. Akan tetapi pelaku terhipnotis oleh keindahaan Jogja. Sehingga ia mengurungkan niat pulang ke Cilacap dan uang yang dibawanya senilai dua juta rupiah itupun akhirnya habis.

Kehabisan uang itulah awal dari tindak pencurian. Tersangka melakukan aksi pencurian di masjid-masjid atau musala di sekitaran Jogja.

Usut punya usut, ternyata pria tersebut telah melakukan pencurian sebanyak 14 kali. Terakhir di Masjid Tamtama Prawirotaman yang membuatnya harus mendekam di sel tahanan.

Kapolsek Mergangsan, Kompol Tri Wiratmo mengatakan. Pelaku ditangkap usai menjalankan aksinya di Masjid Tamtama Prawiratoman dengan mencongkel Kotak Amal (Infaq).

“Tersangka diketahui melalui CCTV yang terpasang di Masjid Tamtama Prawiratoman. Mengetahui pencurian tersebut, dengan sigap kami dari Polsek Mergangsan langsung mengamankan pelaku pada hari Senin 12 Agustus 2019,” Kata Kapolsek.

Kapolsek melanjutkan. Dari ciri-ciri pelaku dan dari pantauan CCTV terdapat persamaan atas pencurian dibeberapa tempat.

“Ternyata tersangka telah menjalankan aksi pencurian dibeberapa masjid berbeda. Setelah dilakukan penyidikan dan interogasi pada tersangka, pelaku mengakui telah melancarkan aksinya sebanyak 14 kali,” Jelas Kapolsek.

Kapolsek menerangkan. Untuk kasus pencurian dan sejenisnya, pelaku dikenakan Pasal 363 KUHP.

“Ancaman kurungan maksimal tujuh (7) tahun,” Pungkas Kapolsek.

Ceritanya, pada hari Selasa (16/7/2019) puji pergi berlibur ke kota gudeg Yogyakarta bersama kerabatnya. Namun saat berjalan ke Ngasem dari Malioboro tiba-tiba saja seorang pria meremas buah dadanya. Sontak gadis asal Gandrungmangu Cilacap ini berteriak histeris.

Mendengar teriakan Puji selaku korban pelecehan, warga setempat lalu dengan mudah menangkap Pelaku peremasan berinisial ULS (29).

Kapolsek Kraton Kompol Ety Haryanto menjelaskan kronologi kejadian. Dari laporan korban pelecehan sekira pukul 20.30 WIB menjelaskan awal mula pelecehan itu terjadi yakni saat korban hendak memesan jasa ojol Grab di Ngasem. Namun di saat berjalan dari malioboro menuju ngasem itu, tidak diduga-duga seorang pria meremas payudaranya dengan sangat kencang kemudian berlari.

“Sekira pukul 20.30 korban melapor ke Polsek Kraton bahwa gadis berusia 19 tahun asal Cilacap telah mengalami tindak pelecehan. Korban menceritakan bahwa akan memesan Grab di Ngasem, Namun di jalan ia dikejutkan oleh seorang pria yang tiba-tiba saja meremas payudara sebelah kanannya dan kemudian berlari,” Jelas Kapolsek.

Kapolsek Kraton melanjutkan. untuk pelaku yang diketahui sebagai pedagang Cilok asal Tanjung RT/RW 03/16, Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur telah berhasil diamankan Unit Reskrim Polsek Kraton.

“Pelaku telah berhasil dibekuk unit Reskrim Polsek Kraton dengan mudah setelah sebelumnya ditangkap terlebih dahulu oleh warga,” Terangnya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijatuhi pasal 281 KUHP yakni mengenai tindakan yang merusak kesopanan di tempat umum. Pelaku mendapat ancaman 2 tahun penjara.