Selain itu, Ida Asep Somara juga mengungkapkan Alokasi Anggaran Tahun 2022 yang akan dikelola oleh Kemenkumham. Lebih luas Ia membahas mengenai persiapan kegiatan yang harus dilakukan di tahun 2022, persiapan Implementasi Manajemen Kinerja, dan langkah persiapan kegiatan dan anggaran tahun 2023.
Di sesi pamungkas, giliran Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi yang memberikan penguatan.
Iwan Kurniawan mengatakan dirinya tak ingin mengkerdilkan esensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi hanya dinilai sebatas membangun Zona Integritas.
“Saya merasa sangat terlalu sederhana ketika yang disampaikan berbicara tentang Reformasi Birokrasi hanya sebatas membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM,” ujarnya mengawali arahan.
Menurut Iwan, implementasi Reformasi Birokrasi memiliki ruang bergerak yang sangat luas dan sangat menyentuh pelaksanaan tugas dan fungsi.
“Sudah hampir 200 Satker kita berpredikat Zona Integritas WBK maupun WBBM. Jadi kalau saya hanya berbicara tentang itu rasanya terlalu sederhana,” ungkapnya.
“Nanti ke depan yang akan kita bicarakan adalah hal-hal yang sifatnya substantif. Jangan sampai keterlanjuran hiruk-pikuk kita membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM tapi pemahaman mendasar tentang Reformasi Birokrasi itu kita lupakan,” lanjutnya.
Di paparan awal, Sahli menerangkan tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 yang merupakan pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah. Ia menjelaskan tentang goal yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi menjadi Pemerintahan Kelas Dunia.
Iwan juga mengungkapkan tentang pentingnya komitmen dan strategi untuk mencapai tujuan dari Reformasi Birokrasi. Beberapa langkah yang jelaskannya untuk itu misal, meningkatkan komitmen pimpinan dan komitmen bersama, peningkatan kinerja layanan, menciptakan program dan inovasi, monitoring dan evaluasi, manajemen sampai internalisasi.
Mantan Kepala Biro Perencanaan itu juga memaparkan capaian kinerja Kemenkumham yang meliputi beberapa parameter, yaitu SAKIP, Indeks RB, Maturitas SPIP, Smart, IKPA dan Opini BPK atas laporan keuangan.
Tampilkan Semua
Komentar