SEMARANG, DAERAH24 – Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait Sinergi Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Provinsi Jawa Tengah.
Kerja Sama tersebut tertuang dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM, Asep Kurnia dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo hari ini, Senin (29/11).
Prosesi penandatanganan berlangsung di Graha Yasonna H Laoly, Balai Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Hukum dan HAM Jawa Tengah.
Kepala BPSDM Hukum dan HAM mengatakan, Kemenkumham punya tanggung jawab terhadap pengembangan SDM, bukan hanya di lingkup internal Kementerian, namun juga eksternal.
“Bahwa Kementerian Hukum dan HAM harus concern dan fokus pada pengembangan SDM terutama di bidang hukum dan HAM. Dan tidak hanya di Kementerian Hukum dan HAM, tapi juga Kementerian, Lembaga Negara lainnya dan Pemerintah Daerah,” katanya saat memberikan sambutan.
Asep juga menyampaikan, Nota Kesepakatan ini merupakan respon Kemenkumham atas keinginan Gubernur Jawa Tengah yang menginginkan adanya kerja sama dalam rangka pelatihan Hukum dan HAM yang bersifat teori. Sekaligus upaya memfasilitasi keinginan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Hukum.
Dia juga mengharapkan, Nota Kesepakatan ini akan menjadi pedoman pelaksanaan kerja sama kedua belah pihak.
“Tentunya dengan nota kesepakatan ini akan semakin memperjelas apa yang harus kami lakukan dari Kementerian Hukum dan HAM, apa yang harus juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Saya kira ke depan kita memang harus berkolaborasi,” imbuhnya sebelum menutup sambutan.
Sementara Gubernur Jawa Tengah, membuka sambutan dengan memberikan gambaran umum kondisi Jawa Tengah terkini, khususnya terkait masalah hukum.
Tampilkan Semua
Komentar