Dia banyak bercerita tentang keinginan masyarakat dari berbagai lapisan mengenai regulasi dan kepastian hukum.
“Yang saya ceritakan ini, mudah-mudahan nanti bisa digoreng (dibahas) di sini. di sini digoreng, bertahap. Jadi mungkin dari Badan Diklatnya atau dari kami,” katanya mengungkapkan harapan dari penandatanganan Nota Kesepakatan tersebut.
Ganjar juga memberikan pujian terhadap Badiklat Kumham Jateng karena memiliki gedung yang representatif guna menunjang berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan.
“Yang kedua tempat ini kan tempatnya bagus sekali, bisa dioptimalkan untuk apapun, penerimaan CPNS, CAT, kita bisa bekerja sama,” ujar Ganjar
“Saya menyampaikan terima kasih, Pak Asep, Pak Yus, mudah-mudahan kerja sama ini bisa berjalan dan PR masih banyak. Memang kita harus antisipatif, makin hari makin tidak mudah kondisinya,” pungkasnya.
Sebelumnya, selaku tuan rumah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, A Yuspahruddin lebih dulu memberikan pandangan terkait penandatanganan ini.
Dia mengungkapkan tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah terselenggaranya Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Provinsi Jawa Tengah, dengan ruang lingkup meliputi,
Pelatihan/ workshop/ seminar/ Focus Group Discussion (FGD), sertifikasi kompetensi, penyediaan fasilitator dan penggunaan sarana dan prasarana belajar.
“Rencana Kerja sebagai tindaklanjut Nota Kesepakatan akan dilaksanakan oleh Balai Diklat Hukum dan HAM dan Perangkat Daerah Terkait,” ungkapnya saat memberikan laporan sekaligus sambutan selamat datang.
Kakanwil berharap, dari kegiatan ini akan terjadi hubungan simbiosis mutualisme yang hebat antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya dalam hal pengembangan Sumber Daya Manusia.
“Menjadi media bagi kedua belah pihak untuk saling bertukar informasi, berbagi referensi serta berkolaborasi mencerdaskan Bangsa dan Negara,” ujarnya menambahkan.
Tampilkan Semua
Komentar