SALATIGA, DAERAH24 – Sebagai kota yang memiliki potensi untuk berkembang dalam berbagai aspek, Salatiga mempunyai implikasi langsung terhadap lalu lintas keluar masuk orang asing di wilayahnya.
Selain berdampak positif, banyaknya orang asing tentu memiliki imbas yang negatif di antaranya penyalahgunaan izin hingga pelanggaran lainnya di bidang keimigrasian.
Berkaca pada hal tersebut, Kanwil Kemenkumham Jateng melalui Kanim Kelas I TPI Semarang menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan orang asing tingkat kota Salatiga, Selasa (22/02), di Hotel Laras Asri Salatiga.
Kakanwil Jateng A. Yuspahruddin yang berkesempatan membuka jalannya rakor mengatakan bahwa pengawasan terhadap orang asing memang tugas dari imigrasi, namun juga perlu kontribusi dari berbagai pihak terkait sehingga pengawasan yang dilakukan menjadi maksimal.
“Imigrasi memang tugasnya melakukan pengawasan, pengawasan terhadap lalu lintas, pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing. Oleh karena itu tim ini perlu dibentuk,” kata A. Yuspahruddin dalam sambutannya.
“Tidak mungkin imigrasi bekerja sendirian dalam mengawasi orang asing, apalagi di kondisi sekarang ini kita harus saling bertukar informasi, mendekatkan diri, untuk sama sama melakukan pengawasan,” tambahnya.
Yuspahruddin juga menyinggung soal Beneficial Ownership (BO) atau prinsip mengenali pemilik manfaat. Ia mencontohkan semisal ada orang asing yang memiliki pabrik namun atas nama orang Indonesia, maka hal tersebut perlu dilakukan pendalaman.
Untuk itu menurutnya, dalam anggota TIMPORA perlu adanya unsur notaris.
“Kemenkumham melalui Ditjen AHU ada kewajiban untuk menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat (beneficial ownership), mungkin banyak terjadi misal kepemilikan terhadap tanah yang didirikan pabrik bukan atas nama orang asing tetapi atas nama orang Indonesia,” terang Yuspahruddin menjelaskan.
“Saya berharap timpora dapat menggandeng notaris, untuk bisa memantau siapakah pemilik manfaat dari sebuah perusahaan,” ujarnya menambahkan.
Tampilkan Semua
