SLAWI, DAERAH24 – Perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menjadi narasumber Diskusi dan Sharing Ekspresi Budaya Tradisional (Folklore) yang digelar Ruang Loka Karya Cipta, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Tegal, Jum’at (12/11).
Kehadiran Tim Kanwil Kemenkumham Jateng sekaligus menjawab undangan Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal selaku inisiator kegiatan untuk memberikan pemahaman materi terkait “Ekspresi Budaya Tradisional dan Perlindungannya”.
Hadir pada kesempatan itu, Kepala Bagian Program dan Humas, Budhiarso Widhayarsono, Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Tri Junianto dan Kepala Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi dan TI, Hazmi Saefi beserta tim.
Penghantar, Kabag Promas, Budhiarso menjelaskan pentingnya perlindungan terhadap Folklore agar tidak diklaim oleh daerah lain bahkan negara lain. Dia juga mengharapkan pembahasan di forum tersebut dapat memperkuat Nota Kesepahaman yang akan ditandatangani oleh Kanwil Kemenkumham Jateng dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
Sementara, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, A. Yuspahruddin melalui Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Tri Junianto, sebagai narasumber utama menjelaskan secara rinci tentang Ekspresi Budaya Tradisional.
Dalam paparannya, Kasubid Pelayanan KI menerangkan tentang apa yang dimaksud tentang Folklore, apa saja ruang lingkupnya, dan siapa yang berhak atas Folklore.
Tri juga membahas detail mengenai upaya dan manfaat perlindungan Folklore serta kasus-kasus yang sering terjadi berkaitan dengan klaim atas Ekspresi Budaya Tradisional.
Menurutnya, sudah menjadi kewajiban bersama, seluruh elemen terkait untuk memberikan perlindungan terhadap sebuah kebudayaan
“Memang harus kita yang memperhatikan. Kita harus peduli untuk menjaga kelestarian budaya tradisional,” ujarnya.
Tri juga menjelaskan mengenai bagaimana prosedur pendaftaran Folklore sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal.
Tampilkan Semua
Komentar